Minta Pemerintah Evaluasi Pendekatan Keamanan di Papua, Legislator PKS: Kasihan Prajurit TNI dan Polri di Lapangan

Pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi total kebijakan dan pendekatan keamanan di Papua. Sejauh ini kebijakan pemerintah fokus kepada peningkatan sistem pengamanan bagi petugas keamanan dan warga sipil serta upaya melemahkan kekuatan KKB.

“Perlu ada pendekatan baru untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Papua secara tuntas. Harus ada peningkatan kerja tim intelijen untuk memetakan secara presisi dinamika sosial, politik dan keamanan yang berkembang,” ujar anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, di Jakarta, Selasa (29/3).

Hal itu disampaikan Sukamta menanggapi terjadinya serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua, yang menyebabkan dua orang prajurit TNI gugur dan 8 lainnya terluka pada Sabtu kemarin (26/3).

Hal tersebut jelas sangat memprihatinkan. Sebab serangan KKB justru semakin sering terjadi dalam 3 bulan terakhir.

Dipaparkan legislator PKS ini, sejak awal 2022 sudah ada 5 anggota TNI dan 8 warga sipil yang tewas akibat serangan KKB. Bahkan aksi teror yang semakin sering terjadi sudah menggunakan persenjataan yang lebih kuat.

“Ini mengindikasikan ada peningkatan kemampuan tempur KKB. Artinya upaya pemerintah dengan berbagai pendekatan untuk mengatasi KKB selama ini bisa dikatakan tidak berjalan efektif,” jelasnya.

Menurut Sukamta, penanganan KKB tidak bisa disamakan dengan cara mengatasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh atau teroris oleh Densus 88.

Menurut dia, persoalan di Papua kini lebih kompleks sehingga butuh kebijakan yang komprehensif dan tuntas untuk menyelesaikan seluruh persoalan.

“Kasihan prajurit TNI dan Polri di lapangan kalau tidak segera ada perbaikan kebijakan yang jelas,” ucapnya.

Persoalan di Papua sudah terlalu lama. Sehingga semestinya ada perhatian yang lebih serius dan tuntas agar persoalan di Papua bisa segera diselesaikan.

Untuk itu Sukamta mendesak ada skala prioritas yang dilakukan pemerintah dengan berpatokan kepada tujuan dalam konstitusi. Yaitu melindungi warga negara, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.