Pemerintahan Wilayah Luhansk pada Donbass yang didukung Rusia, menyerukan akan mengadakan referendum untuk bergabung dengan Federasi Rusia secara resmi.
Hal ini mereka lalukan setelah memasuki bulan kedua perang dan setelah Kremlin mengakui wilayah Ukraina itu sebagai negara merdeka, meskipun seluruh dunia menganggap Luhansk adalah bagian dari Ukraina.
"Dalam waktu dekat, referendum akan diadakan di wilayah republik kami," ujar Leonid Pasechnik, pemimpin Republik Rakyat Luhansk, dikutip dari
Reuters, Minggu (27/3).
"Rakyat kami akan menggunakan hak konstitusional utama mereka dan mengungkapkan pendapat mereka tentang bergabung dengan Federasi Rusia," tambahnya.
Ukraina langsung merespons pernyataan itu dan mengatakan 'referendum semacam itu', tidak akan memiliki dasar hukum dan akan menghadapi tanggapan keras dari komunitas internasional.
"Semua referendum palsu di wilayah yang diduduki sementara adalah
null and void dan tidak akan memiliki validitas hukum," kata juru bicara Kemenlu Ukraina, Oleg Nikolenko.
"Ini akan membuat Rusia menghadapi respons yang lebih kuat dari komunitas internasional, dan membuat mereka semakin terisolir," tambahnya.
Ukraina, yang mengatakan sedang berjuang demi kedaulatan mereka, kini melawan apa yang dianggapnya sebagai perampasan tanah bergaya kekaisaran oleh Rusia.
Mereka telah berulang kali mengatakan tidak akan pernah menyetujui pencaplokan wilayahnya oleh Rusia, yang juga merupakan bagian tersulit dari pembicaraan damai dengan Rusia.
Di sisi Presiden Rusia Vladimir Putin, dia mengatakan operasi militer khusus diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan Rusia untuk melawan Amerika Serikat yang dianggap Rusia telah mempersenjatai Ukraina dan mendidik mereka menjadi anti-Rusia. Atau kata lainnya memasukkan Ukraina ke dalam aliansi militer NATO.
Rusia juga mengatakan operasi itu diperlukan untuk membela etnis Rusia terhadap penganiayaan dari pemerintah Ukraina.
Dulunya, setelah pasukan Rusia pada tahun 2014 menguasai Krimea, sebuah referendum untuk bergabung dengan Rusia juga pernah diadakan. Mayoritas warga Krimea memilih untuk bergabung dengan Rusia di saat itu.
Kala itu, Ukraina mengatakan referendum itu ilegal dan mengklaim bahwa Krimea adalah bagian dari Ukraina.
