Ketua Partai Golkar Kota Bandung, Edwin Senjaya/Net
Partai Golkar menegaskan tak pernah meminta Pemilu 2024 ditunda. Narasi yang menyebutkan Golkar, PKB, dan PAN sepakat menunda Pemilu 2024 adalah hal keliru.
Begitu disampaikan, Ketua DPD Golkar Kota Bandung, Edwin Senjaya, Sabtu (26/3).
"Pak Airlangga beliau menyampaikan ada aspirasi dari rakyat, waktu itu petani sawit yang menyampaikan mereka meminta Jokowi agar Pemilu bisa ditunda," katanya.
"Jadi berbeda, di media seolah-olah Golkar yang meminta penundaan Pemilu. Jadi keliru, sampai saat ini Golkar tetap fokus untuk memenangkan Pemilu 2024," tegasnya, dikutip
Kantor Berita RMOLJabar.
Edwin menilai, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang merupakan bagian dari pemerintahan menjadi pihak yang harus bertanggung jawab soal isu penundaan Pemilu 2024.
Luhut pernah menyebut ada 110 juta pengguna media sosial yang ingin Pemilu 2024 ditunda. Data tersebut disebut berdasarkan big data.
"Kalau elektabilitas turun saya pikir bukan Golkar dong, kan kita tahu, seperti di media kan ada peran pemerintah juga, LBP lihat peran dia, LBP orang kepercayaan Joko Widodo. Menurut saya yang disalahkan bukan Golkar, pemerintah lah mereka yang melakukan manuver untuk menunda Pemilu," tegasnya.
Sebelumnya, Indonesian Politics Opinion menyebut elektabilitas Golkar merosot bersama PKB dan PAN. Kemerosotan tersebut ditengarai imbas isu Penundaan Pemilu 2024.
Edwin Senjaya pun menilai ada pihak yang sengaja memanfaatkan isu tersebut untuk membuat Partai Golkar terpuruk
"Jadi saya melihat ini ada upaya untuk menjatuhkan Partai kita," kata Edwin saat dihubungi, Sabtu (26/3).
Edwin mengungkapkan, pihaknya mengetahui langsung adanya provokasi yang dilakukan lewat pesan berantai di grup-grup WhatsApp.
"Kita di Bandung juga menerima informasi ada seolah ajakan provokasi di WhatsApp di grup jangan pilih Partai Golkar karena meminta Penundaan Pemilu," ungkapnya.
Edwin menegaskan, Partai Golkar tak pernah meminta Pemilu 2024 ditunda. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Ketum Golkar berbeda dengan Ketum PAN maupun PKB.
"Golkar tidak pernah mengeluarkan keputusan untuk meminta penundaan pemilu, yang disampaikan oleh ketum kita berbeda dengan dua ketum yang lain. Kalau Cak Imin itu menyampaikan atas dasar ide dia sebagai Ketum (PKB) dan Zulkifli Hasan Ketum PAN juga meminta supaya penundaan," tandasnya.
