Didik J Rachbini: Isu Penundaan Pemilu Muncul Saat MPR Ingin Mediasi Pikiran Megawati Soal GBHN

Mobilisasi penundaan pemilu 2024 semakin gencar dilakukan oleh pihak pemerintah maupun partai koalisi yang berkuasa. Hal ini tampak, ketika Menko Luhut secara terang-terangan menyampaikan bahwa ada masyarakat yang menginginkan wacana tersebut.

Begitu yang disampaikan Pakar Ekonomi INDEF Prof. Didik J Rachbini dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/3).

Dia mengatakan, wacana penundaan pemilu 2024 semakin memanas ketika dengan tegas Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menolak keras isu tersebut.

"Tenyata respon publik amat keras menentang wacana penundaan pemilu 2024, terlebih setelah ketua Umum PDIP juga menolak rencana penundaan pemilu,” ujar Didik.

Didik menambahkan selain isu penundaan pemilu 2024, sebelumnya publik dikagetkan dengan wacana jabatan presiden tiga periode.

"Wacana itu muncul karena pada 2021 lalu telah terjadi ketuk palu di sidang umum MPR RI ketika ingin memediasi pikiran Megawati untuk adanya sebuah panduan perencanaan jangka panjang seperti GBHN di jaman Orba dan Orla,” katanya.

Wacana pembahasan GBHN tersebut ternyata ditumpangi penumpang gelap yang ingin memasuki agenda penundaan pemilu seperti yang saat ini santer terdengar.

"Ide Megawati dimediasi tetapi sayangnya ditumpangi oleh kepentingan sementara pihak untuk mewujudkan presiden 3 periode,” ucapnya.

"Yang menyedihkan, wacana presiden 3 periode itu juga didukung oleh intelektual rongsokan seperti M Qodari, dengan alasan demokrasi. Hal yang juga disebut oleh Presiden Jokowi bahwa wacana presiden 3 periode adalah demokrasi,” demikian Didik.