Tolak Penundaan Pemilu, Pemerintahan Mahasiswa USU Desak Jokowi Segera Buka Suara

Penolakan demi penolakan terus disuarakan sejumlah pihak terkait isu penundaan Pemilu 2024. Penolakan juga disampaikan oleh Pemerintahan Mahasiswa (Pema) Universitas Sumatera Utara (USU).

Presiden Mahasiswa (Presma) USU, M Rizky Fadillah mengatakan, wacana penundaan Pemilu 2024 tidak memiliki dasar kuat. Apalagi, penundaan Pemilu 2024 berakibat pada perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang inkonstitusional.

"Pema USU menolak segala bentuk narasi penundaan pemilu dan upaya perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi," tegas Presma USU, M Rizky Fadillah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/3).

Pema USU, kata dia menuntut seluruh elite politik untuk tetap menjalankan amanat konstitusi terkat masa jabatan presiden dan wakil presiden. Dalam konstitusi dan UU, ditegaskan masa jabatan presiden maksimal dua kali lima tahun, tidak boleh lebih.

Pema USU juga mendesak seluruh elite politik menghormati dan menjalankan keputusan KPU 21/2022 tentang Pemungutan Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Yang tak kalah penting, Pema USU juga meminta Presiden Joko Widodo segera bersuara mengenai desakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang disinyalir berasal dari lingkaran dekatnya.

"Pema USU meminta Presiden Jokowi memberikan pernyataan untuk menolak narasi penundaan pemilu dan mendukung penyelenggaraan pemilu sesuai dengan tanggal yang telah disepakati," seru Rizky.

Di sisi lain, mahasiswa juga terus mengajak lapisan masyarakat untuk tidak mengindahkan pendapat narasi penundaan pemilu.

"Sebab penundaan Pemilu 2024 menciderai hak rakyat dalam memilih pemimpinnya sesuai mandat UUD 1945," tandasnya.