Din Syamsuddin: Masalah Indonesia adalah Kediktatoran Konstitusional

Permasalahan paling mendasar di Indonesia adalah terjadinya penyimpangan falsafah berbangsa dari nilai-nilai ideologis Pancasila dan tumbuhnya diktator konstitusi.

Begitu dikatakan Ketua Pergerakan Indonesia Maju Din Syamsuddin dalam diskusi hybrid Dialog Kebangsaan bertemakan "Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa" yang digelar DPD RI bersama Gerakan Bela Negara, Senin (14/3).

"Masalah besar bangsa ini dalam politik, terjadi kristalisasi dan penguatan kediktatoran konstitusional. Seolah-olah berbasis konstitusi, tapi yang terjadi adalah kediktatoran," ujar Din Syamsuddin.

Ketua Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) Partai Pelita ini mengatakan, bangsa Indonesia hari ini, tengah dililit oleh masalah yang tidak hanya sekadar masalah biasa. Namun, problematika permasalahan yang kompleks dan rumit yang nyaris tidak mudah untuk diatasi.

“Namun, kita tidak kehilangan asa, kita harus cari jalan keluar,” kata Din Syamsuddin.

Menurutnya, permasalahan bangsa Indonesia lainnya adalah semakin nyata gejala perpecahan di tubuh bangsa.

“Ada gelagat pemecahan bangsa secara bersengaja dalam sebuah rekayasa sosial politik. Ini sangat berbahaya bagi sebuah bangsa yang majemuk atas dasar agama, suku, bahasa dan budaya,” terangnya.

Kata dia, ketika masyarakat Indonesia tidak mampu memelihara kemajemukan ini, yang disebabkan oleh kepemimpinan politik dari sistem politik sistem pemilu yang menyimpang.

“Sistem yang menyimpang dari Pancasila yang kemudian tampil ke dalam tampuk kepemimpinan dan dia ke mereka hanya memimpin untuk diri sendiri dan kelompoknya,” katanya.

Selain itu, masih kata Din, demokrasi di Indonesia telah dibungkam, sehingga membuat orang-orang yang kritis tidak mampu bersuara lantang.

“Terjadi politik mengenyahkan orang-orang yang berseberangan dan apalagi kalau kritis yang disebut Pak Amin tadi terjadi pembunuhan demokrasi, ini sangat berbahaya," tandasnya.

Turut hadir pada acara tersebut, Ketua Dewan Syuro Partai Ummat Profesor Amien Rais, Guru Besar Ilmu Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro Profesor Suteki, Ketua Umum Gerakan Bela Negara Brigjen TNI (Purn) Hidayat Purnomo dan para pegiat dan pemerhati konstitusi.