PKS Tidak Ingin Kemenkes dan BPOM Main-main dengan Vaksin Kadaluarsa

Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta untuk tidak menganggap enteng kabar tentang vaksin kadaluarsa. Peringatan ini disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menanggapi perpanjangan masa kadaluarsa 18 juta dosis vaksin oleh pemerintah.

Menurutnya, salah satu kendala program vaksinasi pemerintah adalah tingkat kepercayaan publik. Jika perpanjangan masa kadaluarsa vaksin ini dilakukan, ketidakpercayaan publik bisa jadi akan kembali mencuat dan menghambat capaian Program Vaksin.

"Kita masih punya target vaksinasi booster yang hingga kini masih rendah capaiannya. Kita harus menjaga benar kepercayaan publik yang sudah membaik terkait vaksinasi ini. Jika vaksinasi kadaluarsa ini diberikan ke publik justru akan timbul pertanyaan besar. Publik bukan menjadi semacam kelinci percobaan,” tegas Mufida kepada wartawan, Minggu (13/3).

Ketua DPP Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga ini sudah mewanti-wanti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ihwal 18 juta vaksin Covid-19 yang bakal kadaluarsa pada akhir Februari silam dengan melakukan langkah percepatan vaksinasi.

"Sekarang jika strateginya adalah memperpanjang masa kadaluarsa itu tentu jadi pertanyaan besar. Kemenkes dan BPOM harus terbuka, sebab ini adalah vaksin dari luar yang sebelumnya sudah ditentukan masa tenggat kadaluarsanya,” ujarnya.

Mufida menyebut jutaan vaksinasi yang kadaluarsa ini adalah program vaksinasi gratis dari negara-negara maju ke negara berkembang. Ia menyebut beberapa negara di Afrika tegas menolak vaksin bantuan ini karena masa kadaluarsanya sudah mepet. Sementara Indonesia mengambil bantuan ini karena merasa mampu untuk melakukan percepatan vaksinasi nasional.

”Faktanya kan sampai masa kadaluarsa masih tersisa jutaan. Maka harus dievaluasi. sekali lagi saya ingatkan mesti vaksinnya gratis tapi proses sejak penerimaan, penyimpanan, distribusi ke daerah, penyimpanan di daerah sampai proses vaksinasi melibatkan anggaran negara," ungkap Mufida.