Berita

Presiden Terpilih Korea Selatan, Yoon Suk-yeol/Net

Dunia

Mengenal Yoon Suk-yeol, Tokoh Antikorupsi yang Memenangkan Pemilihan Presiden Korea Selatan

KAMIS, 10 MARET 2022 | 08:49 WIB | OLEH: TEGUH SANTOSA

Dikenal sebagai tokoh antikorupsi, Yoon Suk-yeol menang tipis dalam pemilihan presiden Republik Korea yang dilangsungkan hari Rabu kemarin (9/3).

Mantan Jaksa Agung dari kelompok konservatif itu akan menggantikan presiden petahana Moon Jae-in di bulan Mei mendatang.

Dalam Pilpres 2022, Yoon menyingkirkan saingan terkuat dari kubu liberal, Lee Jae-myung. Perolehan suara keduanya sangat tipis. Yoon mengantongi 48,6 persen suara sementara Lee mendapatkan 47,8 persen suara.

The Korea Herald menyebut Yoon sebagai tokoh anti korupsi terpandang di negeri ginseng. Dia agresif dan keras kepada. Adalah Yoon yang berada di balik upaya menjerat mantan presiden Park Geun-hye dalam kasus korupsi di periode yang lalu.

Reputasi Yoon ini yang membuat Presiden Moon jatuh hati dan menunjuknya menjadi Jaksa Agung.

Namun hubungan baik Moon dan Yoon tidak berlangsung lama. Pedang hukum Yoon tidak pandang bulu. Tanpa sungkan dia mulai mengusut kasus-kasus hukum dan korupsi orang-orang terdekat Presiden Moon.

Yoon Suk-yeol lahir di Yeonhui-dong, Seoul tahun 1960 dari keluarga akademis dan pendidik. Ayahnya, Yoon Ki-joong, adalah profesor kehormatan Universitas Yonsei. Sementara ibunya, Choi Jeong-ja, adalah gurubesar di  Universitas Wanita Ewha.

Disebutkan bahwa Yoon Suk-yeol muda sebenarnya ingin memperdalam ilmu ekonomi. Atas saran ayahnya, di tahun 1979  Yoon Suk-yeol mulai mengikuti pendidikan di jurusan hukum Universitas Nasional Seoul.

Setahun kemudian, Yoon muda membuat heboh kampusnya. Dalam sebuah simulasi persidangan, Yoon berperan sebagai hakim dan menjatuhkan hukuman mati untuk penguasa militer ketika itu, Chun Doo-hwan, dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup untuk Perdana Menteri Shin Hyun-hwak.

Itu adalah masa-masa yang menegangkan di Korea Selatan. Kelompok mahasiswa mulai bangkit mengecam rezim diktator Chun.

Sepuluh hari kemudian, pada 18 Mei 1980, meledaklah Pemberontakan Demokrasi di Gwangju.

Sepak Terjang Yoon

Setelah memulai karier sebagai jaksa, di tahun 2003, Yoon Suk-yeol membantu menangkap dan menyelidiki An Hee-jung dan Kang Geum-won. Keduanya adalah anggota kabinet Presiden Roh Moo-hyun.

Lalu pada 2006, dia menangani kasus korupsi yang melibatkan Hyundai Motor.

Di tahun 2008, Yoon Suk-yeol mengusut kasus manipulasi harga saham BBK yang melibatkan Lee Myung-bak, salah seorang calon presiden ketika itu. Namun pengusutan kasus ini tidak menghentikan langkah Lee ke Gedung Biru.

Di tahun 2013, Yoon ikut dalam penyelidikan terhadap keterlibatan dinas intelijen Korea Selatan, National Intelligence Service (NIS) dalam manipulasi pemilihan presiden setahun sebelumnya.

Dia ingin mendakwa Kepala NIS Won Sei-hoon melanggar UU Pemilihan Pejabat Publik. Namun, keinginan Yoon ini dihalang-halangi oleh tekanan dari berbagai pihak. Sebagai “hukuman”, Yoon sempat menjalani demosi.

Namanya kembali muncul ke permukaan di tahun 2016 untuk menyelidiki kasus korupsi Presiden Park Geun-hye dan Wakil Ketua Samsung Electronics Lee Jae-yong.

Setahun kemudian dia diangkat Presiden Moon Jae-in menjadi Kepala Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul. Posisi ini dimanfaatkan Yoon untuk mengusut mantan Presiden Lee Myung-bak dan mantan Ketua Tertinggi Pengadilan Yang Seung-tae dalam kasus korupsi dan manipulasi hukum.

Di tahun 2019 diangkat Presiden Moon sebagai Jaksa Agung, dan mulai melakukan penyelidikan terhadap keterlibatan pembantu-pembantu Moon dalam berbagai kasus korupsi.

Dia, misalnya, menyelidiki keluarga calon Menteri Kehakiman, Cho Kuk, yang juga dikenal sebagai ajudan dekat Presiden Moon. Dalam penyelidikannya, Yoon menemukan keterlibatan anggota keluarga Cho Kuk daklam investasi ilegal. Penyelidikan ini membuat Moon kesulitan mengangkat Cho Kuk. Adapun Cho Kuk memilih untuk mengundurkan diri dari pencalonan.

Selanjutnya, Jaksa Agung Yoon juga membongkar skandal pemilihan Wali Kota Ulsan dan dugaan manipulasi evaluasi ekonomi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Wolseong No 1.

Puncak dari perseteruannya dengan Presiden Moon terjadi ketika ia  melawan Menteri Kehakiman Choo Mi-ae. Yoon segera populer di kalangan kubu konservatif yang merupakan oposisi.

Empat bulan sebelum masa jabatannya berakhir, pada 4 Maret 2021 Yoon mengundurkan diri dari posisi Jaksa Agung.

Yoon Suk-yeol mengumumkan pencalonan dirinya sebagai presiden pada 29 Juni 2021.

“Keadilan dan hukum adalah nilai-nilai dasar yang penting dalam memecahkan masalah kita yang tertunda dan mempersiapkan masa depan,” ujar Yoon dalam pengumuman yang dilakukan di Maehun Yun Bong Gil Memorial Hall.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

UPDATE

Penyesuaian Tarif Air Sudah Kantongi Rekomendasi KPK

Jumat, 07 Februari 2025 | 05:27

Bandara Gatot Subroto Way Kanan Kembali Beroperasi

Jumat, 07 Februari 2025 | 05:06

Dituduh Maling Sayuran, Bocah SD Disiksa Petugas Keamanan

Jumat, 07 Februari 2025 | 04:33

Tatib DPR Bisa Copot Pejabat Negara Inkonsitusional

Jumat, 07 Februari 2025 | 04:24

Gegara Cemburu, Sopir Truk Bakar Teman Wanitanya

Jumat, 07 Februari 2025 | 04:04

Ganti Kapolri-Panglima TNI Tetap Hak Prerogatif Presiden Bukan DPR

Jumat, 07 Februari 2025 | 03:32

Kebijakan Tata Niaga LPG 3 Kg Lindungi Masyarakat Kecil

Jumat, 07 Februari 2025 | 03:14

Indonesia Pusat Gravitasi Industri Kecantikan

Jumat, 07 Februari 2025 | 03:04

Penghematan Anggaran untuk Pencapaian Visi Presiden

Jumat, 07 Februari 2025 | 02:28

Pupuk Kaltim Tak Ada Urusan Lagi soal Polis Pensiunan

Jumat, 07 Februari 2025 | 02:10

Selengkapnya