Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti/Net

Politik

Soal Penundaan Pemilu, Ray Rangkuti: Sulit Memastikan Sikap Jokowi Tetap Sama di Masa Mendatang

RABU, 09 MARET 2022 | 08:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penundaan Pemilu 2024 masih belum jelas. Artinya masih ada celah bagi pemerintah yang memungkinkan Pemilu 2024 akhirnya akan diundur.

Apalagi, kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, jika melihat track record Jokowi yang kerap inkonsisten dalam beberapa kebijakan.

“Sebaiknya kita tetap dalam posisi melihat pernyataan Presiden itu sebagai sikap hari ini. Sulit untuk memastikan bahwa sikap presiden itu akan tetap sama di masa yang akan datang," kata kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (9/3).


Oleh karena itu, aktivis '98 ini meminta seluruh elemen masyarakat yang tidak setuju ide perpanjangan masa jabatan presiden atau pemilu mundur sebaiknya tetap menjaga semangat dan perjuangan menolak perpanjangan masa jabatan presiden ataupun pemilu mundur.

"Isu ini masih akan dapat berlangsung bahkan ketika tahapan pelaksanaan pemilu sudah dilakukan," katanya.

Menurut Ray Rangkuti, masih ada pintu legal untuk menunda Pemilu 2024 bahkan ketika tahapan sedang berlangsung. Yakni menyatakan Pemilu 2024 ditunda di mana sebagian tahapannya akan dilaksanakan pada tahun lain. Dan menyatakan pemilu ditunda akan jauh lebih mudah ketimbang menyatakan Pemilu 2024 mundur.

"Maka di sinilah pentingnya kehati-hatian dan tetap siaga untuk menjaga jadwal pemilu dilakukan tepat waktu," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyatakan dirinya bakal patuh pada konstitusi atau UUD 1945. Namun begitu, Jokowi menyebut, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang karena itu adalah bagian dari demokrasi.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi. Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3).

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya