Beberapa hari lalu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meneken kerjasama percepatan implementasi peremajaan sawit rakyat.
Merespons kerja sama itu, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (Sudra), Fadli Harahap berpendapat seharusnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan protes terhadap PBNU yang menggandeng korporasi sawit.
Argumentasi Fadli, PKB sejak lama telah mendeklarasikan diri sebagai Partai Hijau. Protes itu, kata Fadli, harus jadi momentum untuk menunjukkan kepedulian partai yang digawangi Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terhadap dampak lingkungan akibat perkebunan sawit.
"Kongsi PBNU dan korporasi Sawit juga akan menjadi kendala upaya pemulihan lahan gambut," demikian kata Fadli kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/3)
Lebih lanjut, karena beririsan kuat dengan NU, Fadli menilai PKB adalah partai yang paling tepat melakukan koreksi terhadap PBNU jika dalam praktik organisasinya dianggap kurang pas. Misalnya, kerja sama yang justru dilakukan dengan pihak yang mengancam kerusakan lingkungan.
Meski PBNU punya alasan dterkait menjaga ekosistem perkebunan sawit berkelanjutan, dalam pandangan Fadli, selama ini mayoritas masalah yang muncul adalah masyarakat langsung berhadapan dengan korporasi sawit.
"Penyerobotan lahan, konflik agraria, dan persoalan yang timbul selama ini menunjukkan bahwa korporasi sawit adalah persoalan, baik dalam kaitan dengan ketidakadilan terhadap rakyat maupun terkait dengan kerusakan lingkungan," terang Fadli.
Dalam pandangan Fadli, seharusnya PBNU fokus pada upaya untuk pemulihan lahan gambut, pemulihan hutan alami melalui program penghijauan daripada berkongsi dengan korporasi sawit yang justru akan banyak mudaratnya.
"Ini momentum politik PKB bersuara menunjukkan keberpihakannya sebagai Partai Hijau yang peduli pada lingkungan dan keberpihakannya pada rakyat kecil," pungkas Fadli.
