3 Pelanggaran dalam Usul Cak Imin dan Zulhas

Usulan penundaan Pemilu 2024 yang didengungkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) adalah masalah yang fundamental. Usulan ini bahkan merupakan pelanggaran konstitusi terhadap 3 hal.

Begitu tegas pemerhati demokrasi Titi Anggraeni dalam diskusi virtual yang digelar lembaga survei KedaiKOPI bertajuk “Kata Pakar Bila Pemilu Ditunda”, Minggu (6/3).

Turut hadir sebagai pembicara alam acara ini pelaku komunikasi internasional, Teguh Santosa, Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, budayawan Dedy Miing Gumelar, Gurubesar FEB Universitas Brawijaya Candra Fajri Ananda, dan analis komunikasi politik Hendri Satrio. Acara dimoderatori oleh Chacha Annissa.

Titi Anggraeni mengurai bahwa yang pertama adalah pelanggaran konstitusi terhadap asas kedaulatan rakyat. Di mana asas itu selama ini selalu dipraktikkan melalui penyelenggaraan pemilu yang bebas dan aktif.

“Menunda pemilu dengan alasan yang tidak logis, tidak lazim, dan tidak ada presedennya dalam praktik pemilu dunia, yaitu mempertimbangkan stabilitas ekonomi membuat kemudian daulat rakyat tidak bisa diaplikasikan,” tegasnya.

Kedua, Titi Anggraeni menilai terjadi pelanggaran konstitusi terhadap kewajiban untuk menyelenggarakan pemilu secara periodik.

Pada pasal 22 e ayat 1 UUD 1945 telah disebutkan bahwa pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) setiap lima tahun sekali, merupakan kewajiban dalam menyelenggarakan pemilu secara berkala atau periodik.

Pasal ini, sambung Titi, jelas-jelas telah dilanggar oleh narasi penundaan pemilu.

Sementara pelanggaran ketiga adalah adanya upaya untuk menerabas atau melanggar pembatasan masa jabatan yang diatur di dalam pasal 7 UUD 1945.

“Memang konstitusi bisa diganti, bisa diamandemen, tetapi sekali lagi semangat konstitusionalisme berdemokrasi itu komitmen bernegara kita, yang kemudian mewarnai penyusunan konstitusi kita UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tutupnya.