Sekjen PDIP Hasto Kristyanto/Net
Rilis survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan bahwa mayoritas publik menolak penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden sejalan dengan sikap PDIP.
PDIP, tegas menolak penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden dengan alasan apapun karena PDIP taat konstitusi.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto saat menjadi penanggap dalam acara rilis survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertajuk "Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden" pada Kamis (3/3).
"Tidak perlu diragukan, PDIP akan terus kokoh karena memang tidak ada ruang bagi penundaan Pemilu, dari alasan ekonomi, IKN, dari alasan hal-hal yang berkaitan persoalan pandemi," kata Hasto.
Menurut Hasto, kultur demokrasi lima tahunan (Pemilu) itu telah terbangun dan di situ pula proses regenerasi kepemimpinan dibatasi lima tahun oleh konstitusi.
Atas dasar itu, Hasto meminta semua pihak untuk menyudahi wacana penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan Presiden yang digulirkan oleh beberapa ketua umum parpol harus segera disudahi.
"Polemik ini tidak perlu diperpanjang lagi," tegasnya.
Hasto juga menyayangkan masih ada pihak-pihak yang seolah tidak memahami keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah menegaskan bahwa ia tidak ingin menambah masa jabatannya.
"Karena di sekitar Presiden pun kita melihat tidak memahami apa kehendak dari Presiden. Ketika kami menyampaikan sikapnya PDIP senapas dengan Jokowi. Karena Presiden pernah menyatakan sebagai pemimpin negara kalau ada yang mengusulkan jabatan 3 periode itu menampar muka saya," sesalnya.
"Karena dalam kultur kepemimpinan kita, seorang pemimpin itu diukur juga dari konsistensi dalam sikapnya. Sehingga sejak awal ini adalah konsistensi dari PDIP," demikian Hasto.
Sebelumnya, dalam rilis survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) dengan tema "Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden", mayoritas publik menolak penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden.
"Secara keseluruhan 70,7 persen menolak perpanjangan masa jabatan presiden," kata Djayadi Hanan saat memaparkan hasil surveinya secara virtual pada Kamis (3/3).
