Ada Upaya Kudeta Konstitusi, Megawati Diminta Beri Kartu Kuning ke Petugas Partainya

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diharapkan mengambil sikap terkait adanya upaya kudeta konstitusi dengan penundaan Pemilu Serentak 2024 yang diduga arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Ketua Gerakan Reformasi Politik (Gerpol) Indonesia, Andrianto mengatakan, sikap dari Megawati itu sebagai bentuk menjaga marwah pemerintah.

Harapan tersebut disampaikan Andrianto, menyoroti adanya sebuah pemberitaan berjudul "Tangan Pemerintah di Balik Desain Tunda Pemilu 2024" yang menggambarkan adanya dugaan usulan penundaan pemilu dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan muncul usai mendapat arahan dari seorang menteri.

"Akhirnya terkuak seperti pemberitaan media. Manuver Zulkifli dan Cak Imin ada tangan Istana. Sang Menko Palugada Luhut bahkan mengklaim Jokowi sudah setuju," ujar Andrianto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (2/3).

Menurut Andrianto, hal tersebut merupakan sesuatu yang serius karena adanya upaya kudeta konstitusi untuk melanggengkan jabatan Presiden.

"Bahkan bisik-bisik ada dua menteri yang sebelumnya getol bicara ini sudah siapkan dana besar untuk operasi ini. Sungguh disayangkan bila kudeta konstitusi ini terjadi di era Jokowi ini," katanya.

Padahal, lanjutnya, PDI Perjuangan utamanya Megawati Soekarnoputri yang menandatangani pembatasan presiden dalam amandemen ke-4 tahun 2002.

"Megawati harus turun tangan, bila perlu beri kartu kuning kepada sang petugas partainya. Buat Menko Palugada Luhut, harus segera tobat dan mengundurkan diri demi menjaga marwah pemerintah yang makin memudar," pungkas Andrianto.