Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko/RMOL
Usulan beberapa Ketua Umum partai politik yang ingin menunda Pemilu 2024 yang secara otomatis diikuti dengan penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo dinilai bertentangan dengan konstitusi dan spirit reformasi.
Untuk itu, Aktivis '98 yang juga politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa dirinya menolak usulan tersebut.
Ia mengaku tidak ingin hasil dari reformasi yang sudah diperjuangkan bersama-sama hilang gara-gara pihak yang melakukan kalkulasi politik elite. Sebab, para aktivis '98 telah mengorbankan keringat, darah.
"Kebebasan hilang gara-gara ada pihak yang hanya sekadar melakukan penghitungan politik elitis saja dan mengorbankan demokrasi," tegas Budiman Sudjatmiko kepada wartawan di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (1/3).
"Dalam demokrasi itu ada namanya keteraturan, kedisiplinan, dan saya kira PDIP yang juga sudah dinyatakan oleh Sekjen kami Pak Hasto menolak itu. Taat saja kita pada konstitusi," imbuhnya menegaskan.
Budiman menambahkan, dirinya yang juga adalah aktivis era orde baru ini merasa terganggu dengan adanya usulan penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden.
Dikatakan Budiman, salah satu buah dari reformasi adalah pembatasan periode jabatan kepresidenan hanya dua periode.
Terkait adanya alasan yang mengharuskan Pemilu 2024 ditunda itu berkaitan dengan kondisi ekonomi dinilainya aneh dan mengada-ngada.
"Menghadapi analisis tidak ada uang segala macam saya kira itu mengada-ngada ya," tegasnya.
Namun begitu, Budiman mengamini jika pembangunan nasional yang sudah dilakukan Presiden Jokowi baik itu berupa pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia harus diteruskan.
Meski demikian, meneruskan pembangunan Jokowi tidak dengan penambahan masa jabatan presiden melalui penundaan Pemilu 2024.
Ia pun mengusulkan agar Jokowi atau mantan presiden diberi tempat terhormat. Bukan hanya mantan presiden 2024 tetapi periode setelah itu.
"Mantan-mantan presiden bukan masalah Pak Jokowi saja ya, siapapun. Berikan tempat terhormat sebagai Wantimpres atau ketua Wantimpres," tuturnya.
Dalam pandangan Budiman, kontinuitas pembangunan nasional harus diteruskan, tapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan amanat reformasi 1998.
Cara pandang ini, ditambahkan Budiman tidak berhenti di Jokowi setelah menjabat, melainkan itu bisa menjadi budaya yang bisa diteruskan dari mantan presiden ke mantan presiden selanjutnya.
"Pengalaman mengurus 270 juta orang ini haruslah ditanamkan sikap kenegarawanan presiden yang baru terpilih maupun mantan presiden supaya membantu kontinuitas itu," pungkasnya.
