Berita

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus/Net

Politik

Jual Beli Tanah Harus Sertakan BPJS Kesehatan, PAN: Apa Korelasi Tanah dan Jaminan Kesehatan?

SENIN, 21 FEBRUARI 2022 | 13:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebijakan pemerintah yang menerapkan syarat baru pendaftaran hak atas tanah atau satuan rumah susun yang diperoleh dari jual beli, yakni per Mulai 1 Maret 2022 harus membawa fotokopi Kartu BPJS Kesehatan masih menjadi polemik.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai aturan baru yang dikeluarkan pemerintah itu terkesan memaksakan kepesertaan BPJS Kesehatan dengan segala cara. Bahkan, dengan cara yang tidak saling berkaitan sekalipun.

"Aneh saja, korelasinya apa antara tanah sama jaminan kesehatan?" kata Guspardi kepada wartawan, Senin (21/2).


Menurutnya, peralihan kepemilikan tanah dan jaminan sosial kesehatan merupakan hak rakyat yang harus sama-sama dilindungi negara.

"Sehingga dalam melindungi hak tersebut negara tidak boleh memberangus dan membungkam hak lainnya," tegasnya.

Aturan yang diumumkan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan.

Pada sisi lain, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menjelaskan, syarat tersebut merupakan implementasu dari ketentuan yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) 1/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam Inpres 1/2022 diinstruksikan kepada berbagai kementerian untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk Kementerian ATR/BPN.

"Kita melaksanakan Peraturan Pemerintah saja," kata Sofyan Djalil, Jumat (18/2).

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya