Berita

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan/Net

Dunia

Beri Dukungan untuk Penindasan Uighur, Pakistan Tak Punya Pilihan Selain Bergantung pada China

KAMIS, 10 FEBRUARI 2022 | 17:54 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Dukungan Pakistan atas tindakan China terhadap minoritas Uighur di Xinjiang menunjukkan semakin besarnya ketergantungan Islamabad pada Beijing dalam segala hal.

Menurut seorang pakar geopolitik asal Italia, Sergio Restelli, pemerintahan Perdana Menteri Imran Khan tidak memiliki pilihan selain berkomitmen secara publik pada kebijakan China, meski Beijing bertanggung jawab atas genosida terhadap minoritas Muslim Uighur.

Ketika banyak negara berusaha menyuarakan penolakan terhadap penindasan minoritas Uighur, termasuk memboikot secara diplomatik Olimpiade Beijing, Pakistan melakukan hal sebaliknya.


"Namun, Imran Khan melakukan hal sebaliknya. Khan menyambut baik kebijakan represi China di Xinjiang. Pakistan selalu menutup mata terhadap penderitaan orang Uighur," kata Restelli, seperti dikutip ANI News.

Jika dilihat lebih dalam, Restelli mencatat, utang luar negeri Pakistan saat ini meningkat, sementara cadangan devisi menipis, inflasi melonjak pada tingkat yang mengkhawatirkan, dan defisit transaksi semakin lebar.

Situasi ekonomi Pakistan saat ini dinilainya terancam bangkrut.

Di sisi lain, ia juga menyoroti langkah Amerika Serikat (AS) yang menjauhi Pakistan setelah menarik pasukannya dari Afghanistan. Terlihat dari bantuan keuangan yang menurun tajam.

Dengan skenario tersebut, Pakistan seakan tidak punya pilihan selain lebih bergantung pada China, baik secara ekonomi dan diplomatik. Namun tentu, dengan harga yang besar.

Selama kunjungan Khan ke China untuk menghadiri pembukaan Olimpiade Beijing, Pakistan menyatakan dukungan dan komitmennya atas semua kebijakan Beijing terhadap Taiwan, Laut China Selatan, hingga Xinjiang.

"Pihak Pakistan menyatakan komitmennya terhadap kebijakan Satu-China dan dukungannya untuk China di Taiwan, Laut China Selatan, Hong Kong, Xinjiang, dan Tibet," begitu penyataan bersama kedua negara.

Sontak pernyataan itu memancing perdebatan di publik.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya