Berita

Anggota DPR RI Komisi IX, Putih Sari/Net

Politik

TKA China Jadi Tukang Las Kereta Cepat, Komisi IX DPR Langsung Bentuk Panja

KAMIS, 10 FEBRUARI 2022 | 10:41 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengawasan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia bakal dilakukan DPR RI lewat Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk oleh Komisi IX DPR RI.  

Anggota DPR RI Komisi IX, Putih Sari menyatakan, pihaknya membentuk Panja dalam rangka pengawasan penggunaan TKA di Indonesia. Karena, penggunaan TKA mesti memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan lainnya.

"Secara regulasi undang-undang ketenagakerjaan (UU 23/2003) memperbolehkan penggunaan TKA, dan sebagai konsekuensi dari komunitas ekonomi ASEAN, kita ikut dalam kebijakan free flow of labor (arus tenaga kerja bebas), tetapi kita tetap punya kedaulatan sendiri," ujar Putih dalam keterangannya, Kamis (10/2).


Menurut Putih, pemanfaatan TKA sudah seharusnya disesuaikan dengan hukum nasional setempat, supaya masyarakat Indonesia bisa mengambil bagian terhadap dunia kerja nasional.

"Dan negara wajib mengedepankan kepentingan warganya, supaya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi tidak terus semakin melebar," imbuhnya.

Putih Sari yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Partai Gerindra ini menyampaikan, Panja TKA dibentuk karena banyaknya aspirasi masyarakat terkait penggunaan TKA yang bekerja di level low skill, sehingga pengawasan dan penegakkan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan TKA perlu ditingkatkan.

Selain itu, Putih juga mempertanyakan mekanisme proses transfer pengetahuan dan teknologi dari TKA ke pekerja Indonesia yang menjadi syarat selama ini. Menurutnya kewajiban TKA melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi harus dipastikan terimplementasikan.

"Jangan sekadar syarat, (pemanfaatan TKA) tujuannya agar kompentensi tenaga kerja lokal meningkat tidak tercapai,” tuturnya.

Dalam rapat Panja Komisi IX DPR RI yang diselenggarakan Selasa (8/2), Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumadi mengatakan bahwa TKA yang bekerja di Indonesia hanya boleh menduduki profesi yang memerlukan keahlian, dan dilarang untuk dipekerjakan di pekerjaan keterampilan rendah.

Bahkan Pungky juga menyampaikan temuannya di lapangan mengenai pekerja las di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang ternyata merupakan TKA China.

Sedangkan menurut salah satu pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Agung Pambudi yang mengusulkan adanya perubahan mekanisme penentuan jabatan yang bisa diisi oleh TKA di Indonesia dari positive list menjadi negative list.

"Menurut kami lebih baik kalau pemerintah mengatur apa yang tidak boleh dibandingkan dengan mengatur apa yang boleh untuk jabatan yang dapat diisi oleh TKA," katanya.

"Bagi industri yang berkembang dengan sangat pesat, negative list akan lebih membantu percepatan investasi asing di Indonesia," tandas Agung.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya