Berita

Lambang KAMI/Net

Politik

KAMI Lintas Provinsi Desak Ganjar Pranowo Cabut SK Biang Kerok Gejolak di Wadas

KAMIS, 10 FEBRUARI 2022 | 09:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

RMOL. Penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah 590/20 Tahun 2021 menjadi awal mula Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo bergejolak.

SK Pembaruan Ganjar Pranowo itu menjadi masalah lantaran Desa Wadas tetap dicantumkan sebagai lokasi bakal penambangan quarry (batu andesit) untuk material pembangunan Bendungan Bener, padahal warga Desa Wadas sudah tegas menolak.

Begitu kata Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jawa Tengah, Mudrick SM Sangidu membacakan pernyataan sikap KAMI Lintas Provinsi berjudul “Tindakan Represif Aparat Keamanan Terhadap Warga Desa Wadas”, Kamis (10/2).


Pernyataan sikap ini turut ditandatangani oleh perwakilan, KAMI DIY, KAMI Jawa Timur, Kamis Jawa Barat, AP KAMI DKI Jakarta, KAMI Banten, KAMI Sumatera Utara, KAMI Riau, KAMI Kalimantan Barat, KAMI Sumatera Selatan, KAMI Sulawesi Selatan, dan KAMI Kepulauan Riau.

Mudrick mengurai bahwa kebijakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menerbitkan perpanjangan IPL (Izin Penetapan Lokasi) tanpa proses ulang melanggar UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum, UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum.

Pertambangan batuan andesit sebagaimana yang ingin dilakukan di Desa Wadas, sambungnya, juga tidak termasuk pembangunan untuk kepentingan umum.

“Kegiatan rencana pertambangan batuan andesit akan menghancurkan sumber mata air yang ada di Desa Wadas. Berdasarkan konstitusi, bumi, air dan kekayaan alam seharusnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Menurutnya, Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah tidak memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh Warga Wadas sehingga bertentangan dengan UUD NRI 1945, IPL (Izin Penetapan Lokasi) penambangan quarry dianggap cacat substansi karena tidak sesuai dengan Pasal 61 Perda 27/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Purworejo Tahun 2011 hingga 2031.

Di samping itu, Pembaruan IPL penambangan quarry di Desa Wadas tidak memperhatikan kelestarian sumber mata air.

KAMI Lintas Provinsi juga menilai mobilisasi ratusan polisi dalam penangkapan warga Desa Wadas secara sangat berlebihan, akan menimbulkan efek kejiwaan bagi masyarakat pedesaan, dan akan membuat polisi tidak dipercaya sebagai pengayom rakyat.

Dalam pernyataan sikap ini, KAMI Lintas Provinsi mendesak Gubernur Jateng Ganjar Pranowo segera mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi penambangan quarry (batuan andesit) yang menjadi biang kerok gejolak di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

Selain itu, juga mendesak Kapolda Jateng menghentikan segala bentuk tindakan represif dan penangkapan terhadap warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, dan segera membebaskan semua tahanan terkait dengan perjuangan rakyat desa Wadas.

KAMI Lintas Provinsi turut mengecam sekaligus mengutuk kekerasan aparat keamanan kepada warga masyarakat. Cara- cara tersebut sangat berpotensi melanggar hukum pidana umum UU 8/1981 tentang KUHAP, dan pelanggaran HAM sesuai UU 39/1999.

“Terakhir meminta kepada rakyat di manapun agar tidak memilih calon pimpinan daerah dan nasional yang tidak punya keberpihakan kepada rakyat, dan terindikasi melanggar hukum dan HAM,” tutup Mudrick.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya