Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

WHO: 55 Negara Kaya Harus Berbagi Tes, Perawatan, dan Vaksin Covid-19

RABU, 09 FEBRUARI 2022 | 13:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Negara-negara kaya harus membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk mendapatkan tes, perawatan, dan vaksin Covid-19.

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu (9/2), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak negara-negara kaya meningkatkan upayanya untuk mengakhiri pandemi Covid-19, termasuk meminta 55 negara terkaya di dunia untuk menyediakan dana 23 miliar dolar AS.

Uang itu akan digunakan untuk program Accelerator Access to COVID-19 Tools (ACT), sebuah inisiatif global yang dibentuk untuk mengembangkan dan mendistribusikan tes, perawatan, dan vaksin secara adil.


"Mendukung peluncuran alat untuk memerangi Covid-19 secara global akan membantu mengekang penularan virus, memutus siklus varian, meringankan pekerja dan sistem kesehatan yang terbebani, dan menyelamatkan nyawa,” kata WHO, seperti dikutip Al Jazeera.

"Dengan penundaan setiap bulan, ekonomi global akan kehilangan hampir empat kali lipat investasi yang dibutuhkan ACT-Accelerator," tambahnya.

WHO menekankan, hanya 10 persen orang di negara-negara berpenghasilan rendah yang telah menerima setidaknya satu dosis vaksin. Itu jauh di bawah cakupan 68 persen di negara-negara kaya.

Disebutkan juga bahwa dari 4,7 miliar tes Covid-19 yang telah dilakukan secara global, hanya 22 juta di antaranya yang dilakukan di negara-negara berpenghasilan rendah, atau 0,4 persen dari total.

“Ketidakadilan besar-besaran ini tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga merugikan ekonomi dan berisiko munculnya varian baru yang lebih berbahaya yang dapat merampas efektivitas alat-alat saat ini dan bahkan membuat populasi yang sangat divaksinasi mundur berbulan-bulan,” jelas WHO.

Menurut WHO, hanya enam negara yang memenuhi atau melampaui komitmen “fair-share” mereka tahun lalu. Mereka adalah Kanada, Jerman, Kuwait, Norwegia, Arab Saudi, dan Swedia. Amerika Serikat memenuhi 64 persen permintaannya, sementara China hanya memenuhi 3 persen.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya