Berita

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern/Net

Dunia

Partai Maori Desak Selandia Baru Cerai dari Kerajaan Inggris

SENIN, 07 FEBRUARI 2022 | 10:23 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Partai Maori menyerukan agar Selandia Baru bercerai dari persemakmuran dan melepaskan diri dari Kerajaan Inggris.

Seruan itu disampaikan oleh pemimpin Partai Maori, Pati Rawiri Waititi selama peringatan 182 tahun penandatanganan perjanjian Waitangi atau Te Tiriti o Waitangi pada Minggu (6/2). Itu adalah dokumen hukum dasar Selandia Baru.

Perjanjian Waitangi ditandatangani oleh masyarakat adat (tangata whenua) dan Kerajaan Inggris.


Menurut Waititi, sudah waktunya bagi Selandia Baru untuk mengambil alih hak asuh penuh dari kerajaan.

"Ini tidak berarti mahkota itu lepas kendali. Jika pasangan bercerai, Anda tidak kehilangan tanggung jawab untuk anak Anda. Ini akan menjadi kesempatan untuk membayangkan kembali kemitraan yang lebih bermakna dan memuaskan," ujarnya beranalogi, seperti dikutip The Guardian.

Perjanjian Waitangi menjamin Maori atas hak tanah mereka. Namun dalam 100 tahun setelah penandatanganannya, Māori kehilangan lebih dari 90 persen tanah mereka melalui campuran penyitaan langsung oleh kerajaan, penjualan swasta atau pemerintah, dan praktik pengadilan tanah yang tidak mengakui kepemilikan kolektif.

Dorongan masa lalu bagi Selandia Baru untuk menjadi republik telah berjuang untuk mendapatkan momentum.

Jajak pendapat dari Colmar Brunton pada tahun 2021 menemukan sepertiga warga Selandia Baru ingin memutuskan hubungan dengan monarki, sementara 47 persen tidak dan 20 persen tidak tahu.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya