Berita

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian/Net

Dunia

Iran: Jika Kembali ke Kesepakatan Nuklir, AS Harus Beri Jaminan Politik, Hukum, dan Ekonomi

MINGGU, 06 FEBRUARI 2022 | 08:42 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Iran meminta jaminan dari Amerika Serikat (AS) untuk memberikan keringanan sanksi kepada Teheran jika ingin membangkitkan kembali kesepakatan nuklir 2015.

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian mengatakan, jaminan bagi Bawat untuk memenuhi kewajiban mereka juga menjadi penting.

"Pencabutan beberapa sanksi dengan sendirinya dapat diterjemahkan menjadi itikad baik. Sementara yang di atas kertas itu bagus, tapi itu tidak cukup," kata Amirabdollahian, seperti dikutip Reuters, Sabtu (6/2).


“Kami menuntut jaminan di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Kesepakatan tertentu telah tercapai," tambahnya.

Pada Jumat (4/2), AS memulihkan keringanan untuk mengizinkan proyek kerja sama nuklir internasional, karena pembicaraan tidak langsung AS-Iran tentang menghidupkan kembali kesepakatan nuklir memasuki tahap terakhir di Wina.

Pengabaian yang dipulihkan oleh Washington telah memungkinkan perusahaan Rusia, China dan Eropa untuk melakukan pekerjaan non-proliferasi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya