Diminta Jokowi Evaluasi PTM, Anies Pilih Menunggu Hasil Evaluasi

Presiden Joko Widodo Jokowi meminta kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) khususnya di wilayah Jawa-Bali untuk dievaluasi. Permintaan Jokowi didasarkan pada kembali melonjaknya kasus Covid-19.

Merespons permintaan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan monitoring terhadap praktik pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah-sekolah selama masa pandemi Covid-19.

Bila terjadi kenaikan kasus harian tidak menutup kemungkinan, PTM akan kembali dinonaktifkan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, tingkat keterisian ruangan bagi pasien di rumah sakit menjadi salah satu tolak ukur tingginya angka kenaikan.

"Untuk kita mencegah penularan maka kita taati protokol kesehatan. Ketika terjadi peningkatan dalam keterisian rumah sakit, maka pengendaliannya adalah dengan mengurangi mobilitas," kata Anies seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (1/2).

Dari tolak ukur tersebut, kata Anies, bisa dimungkinkan Pemprov DKI memiliki dasar dalam mengambil keputusan ke depan.

Anies menuturkan, sejauh ini meski ada peningkatan kasus namun pihak Pemprov DKI masih dapat mengendalikan.

"Saat ini situasinya masih bisa terlihat, secara jumlah masih relatif agak kecil. Kita pantau ke depan tapi tidak menutup semua kemungkinan," demikian Anies.