Berita

Aksi protes menolak kudeta militer pada tahun lalu di Myanmar/Net

Dunia

Junta Myanmar Ancam Warga Agar Tak Ikuti Aksi Protes Peringatan Setahun Kudeta

SELASA, 01 FEBRUARI 2022 | 11:37 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Memperingati satu tahun kudeta militer, pemerintahan junta bersiap mengancam akan memenjarakan para pengunjuk rasa yang merencanakan aksi.

Dalam beberapa hari terakhir, aktivis anti-kudeta mendesak orang-orang untuk tetap tinggal di dalam rumah dan menutup bisnis mereka pada Selasa (1/2), peringatan setahun kudeta militer.

"Kita mungkin akan ditangkap dan menghabiskan hidup di penjara jika beruntung. Kita mungkin disiksa dan dibunuh jika tidak beruntung," kata aktivis, Nan Lin, seperti dikutip Reuters.


Media pemerintah melaporkan, pemimpin militer Jenderal Min Aung Hlaing telah memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan pada Senin (31/1).

"Hal itu diperlukan untuk mengatur jalur yang benar untuk demokrasi multi-partai yang asli dan disiplin," kata Min Aung Hlaing.

Surat kabar yang dikelola negara mengatakan pemerintah militer akan berusaha untuk mengadakan pemilihan baru begitu situasinya damai dan stabil, tanpa memberikan tanggal.

Di Kota Myitkyina, sebuah seruan foto yang dipasang oleh militer memperingatkan warga untuk tidak bergabung dengan aksi protes diam atau menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun.

Pada awal pekan ini, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada secara kompak mengumumkan sanksi terbaru kepada junta militer.

Pada 1 Februari 2021, junta militer melakukan aksi kudeta terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi. Mereka menahan Suu Kyi dan pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Penggulingan pemerintahan Suu Kyi memicu protes jalanan besar-besaran. Aparat menanggapi dengan kekerasan sehingga ribuan orang meninggal dunia, dan lebih banyak ditangkap.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

KPK Tak Gentar Hadapi Praperadilan Mantan Waka PN Depok

Minggu, 03 Mei 2026 | 20:19

Ordal, pada Perspektif Rawls

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:54

KPK Telusuri Duit Panas Cukai ke Pengusaha Rokok

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:23

DPR Geram Ada PRT Tewas: Negara ke Mana?

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:17

Spirit Airlines Jadi Maskapai AS Pertama yang Bangkrut akibat Perang Iran

Minggu, 03 Mei 2026 | 17:03

Renault Triber 2026, Sensasi Mobil Keluarga Rasa Eropa Harga Rp 106 Jutaan

Minggu, 03 Mei 2026 | 17:01

Trump Ragu Terima 14 Syarat Damai Baru dari Iran

Minggu, 03 Mei 2026 | 16:33

DPR Ungkap Ada Skenario Damai di Balik Kasus PRT Tewas di Jakpus

Minggu, 03 Mei 2026 | 16:09

Andi Arief Ingatkan Militer Masuk Pemerintah karena Sipilnya Koruptif

Minggu, 03 Mei 2026 | 15:59

Menlu AS Sambangi Vatikan usai Perseteruan Trump dan Paus Leo XIV

Minggu, 03 Mei 2026 | 15:26

Selengkapnya