Berita

Aksi protes menolak kudeta militer pada tahun lalu di Myanmar/Net

Dunia

Junta Myanmar Ancam Warga Agar Tak Ikuti Aksi Protes Peringatan Setahun Kudeta

SELASA, 01 FEBRUARI 2022 | 11:37 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Memperingati satu tahun kudeta militer, pemerintahan junta bersiap mengancam akan memenjarakan para pengunjuk rasa yang merencanakan aksi.

Dalam beberapa hari terakhir, aktivis anti-kudeta mendesak orang-orang untuk tetap tinggal di dalam rumah dan menutup bisnis mereka pada Selasa (1/2), peringatan setahun kudeta militer.

"Kita mungkin akan ditangkap dan menghabiskan hidup di penjara jika beruntung. Kita mungkin disiksa dan dibunuh jika tidak beruntung," kata aktivis, Nan Lin, seperti dikutip Reuters.


Media pemerintah melaporkan, pemimpin militer Jenderal Min Aung Hlaing telah memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan pada Senin (31/1).

"Hal itu diperlukan untuk mengatur jalur yang benar untuk demokrasi multi-partai yang asli dan disiplin," kata Min Aung Hlaing.

Surat kabar yang dikelola negara mengatakan pemerintah militer akan berusaha untuk mengadakan pemilihan baru begitu situasinya damai dan stabil, tanpa memberikan tanggal.

Di Kota Myitkyina, sebuah seruan foto yang dipasang oleh militer memperingatkan warga untuk tidak bergabung dengan aksi protes diam atau menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun.

Pada awal pekan ini, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada secara kompak mengumumkan sanksi terbaru kepada junta militer.

Pada 1 Februari 2021, junta militer melakukan aksi kudeta terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi. Mereka menahan Suu Kyi dan pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Penggulingan pemerintahan Suu Kyi memicu protes jalanan besar-besaran. Aparat menanggapi dengan kekerasan sehingga ribuan orang meninggal dunia, dan lebih banyak ditangkap.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya