Kekhawatiran bahwa Moskow akan segera menyerang Ukraina ikut menjadi perhatian sejumlah tokoh liberal terkemuka dan aktivis anti-Kremlin di dalam negeri Rusia.
Mereka menerbitkan petisi yang memperingatkan pemerintah untuk mundur dari jurang, dan mengkritik pihak berwenang atas peran mereka dalam memburuknya situasi.
Lebih dari 100 orang, yang sebagian besar penulis, aktivis, dan cendekiawan, menandatangani petisi, berjudul “Deklarasi oleh para pendukung perdamaian melawan Pesta Perang di pemerintah Rusia†dan diterbitkan di situs berita Echo of Moscow pada Minggu (30/1).
Para penulis mengutip laporan tentang kemungkinan invasi Rusia ke Ukraina, pengiriman peralatan militer Rusia ke wilayah Donbass yang dilanda perang, dan persenjataan NATO di Eropa timur.
“Warga Rusia secara de facto menjadi tawanan petualangan kriminal, arah yang diambil oleh kebijakan luar negeri Rusia,†tulis mereka, seperti dikutip dari
RT, Selasa (1/2).
Penandatangan termasuk Lev Ponomaryov, seorang aktivis dan pendiri organisasi 'Untuk Hak Asasi Manusia'.
Ponomaryov telah dicap sebagai 'agen asing' oleh Kementerian Kehakiman Moskow karena terkait dengan pendanaan dari luar negeri.
Selain Ponomaryov, ada juga nama Boris Vishnevksy, seorang pemimpin di partai oposisi liberal Yabloko, dan Lev Gudkov, supervisor akademik dari organisasi polling Levada Center yang juga dituding sebagai 'agen asing'.
Para penandatangan tidak merinci tokoh politik mana yang mereka lihat sebagai anggota “Pesta Perangâ€, tetapi secara jelas mengklaim bahwa media pemerintah di Rusia mendesak orang untuk melakukan agresi.
“Di TV pemerintah hanya ada satu sudut pandang, dan itu adalah sudut pandang para pendukung perang,†tulis mereka.
“Kami mendengar jelas ancaman perang dari sana, agresi mengalir, dan kebencian terhadap Ukraina, Amerika, dan negara-negara Barat. Tetapi hal yang paling berbahaya adalah bahwa perang diperlakukan sebagai perkembangan peristiwa yang dapat diterima dan tak terhindarkan," lanjutnya.
Para penulis terus menuduh pihak berwenang Rusia mengabaikan keinginan dan kebutuhan rakyat negara itu, gagal memperhitungkan potensi biaya aksi militer.
“Rusia tidak membutuhkan perang dengan Ukraina atau Barat,†kata mereka.
“Tidak ada yang mengancam kami, dan tidak ada yang akan menyerang kami. Politik yang didirikan di atas kemajuan gagasan perang semacam itu adalah amoral, tidak bertanggung jawab, dan kriminal, dan tidak dapat dijalankan atas nama rakyat Rusia," lanjutnya.
Pihak berwenang di Moskow telah berulang kali membantah tuduhan bahwa Rusia berencana untuk menyerang tetangganya, dan telah menyerukan perjanjian keamanan yang akan membatasi aktivitas NATO di Eropa Timur, termasuk melarangnya memperluas ke Ukraina atau Georgia, dua negara yang berbatasan dengan Rusia.
Para pemimpin di NATO dan Washington telah mengatakan bahwa kesepakatan seperti itu tidak mungkin tercapai, dan Moskow telah mengancam langkah-langkah "teknis militer" yang tidak ditentukan jika tuntutannya tidak dipenuhi.
