Calon KPU Berlatar Akademisi Mumpuni dari Segi Integritas dan Kapasitas

Memahami Pemilu, berintegritas, dan memiliki kapasitas menyelenggarakan proses pemilu adalah 3 kriteria utama bagi anggota KPU.

Pengamat hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari menyatakan, ketiga hal itu seharusnya lebih dekat kepada para calon yang berlatar belakang akademisi.

"Apakah 3 kriteria itu mengerucut pada akademisi, dan katakanlah unsur lembaga dan masyarakat lainnya tak jadi persoalan asal memenuhi kriteria tersebut. Tetapi apakah dia memiliki nilai-nilai dan kapasitas yang betul-betul mumpuni, ini apakah mendekati unsur akademisi, mungkin saja," kata Feri kepada wartawan, Jumat (28/1).

Ia menegaskan, sumber untuk memastikan kapasitas, integritas, kemampuan memahami pemilu dengan sangat baik itu akan sangat dekat dengan mereka yang berasal dari dunia pendidikan.

Selain itu, Feri menambahkan, pemerintah maupun DPR juga harus memikirkan keterwakilan perempuan dalam kompsisi anggota KPU 2022-2027. Komposisi perempuan dan laki-laki dalam anggota KPU harus berimbang.

"Selain integritas, kapasitas, komposisi yang tepat adalah keterwakilan perempuan dan laki-laki harus berimbang, apalagi kita ketahui pemilih perempuan lebih banyak," ujarnya.

Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2022-2027 telah menyerahkan nama calon anggota KPU dan Bawaslu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (6/1).

Timsel telah memilih 14 nama calon anggota KPU dan 10 orang nama calon anggota Bawaslu.

Keempat belas nama calon anggota KPU 2022-2027 yang lolos sejauh ini adalah August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Dahliah, Hasyim Asy'ari, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Kemudian Idham Holik, Iffa Rosita, Iwan Rompo Banne, M Afifuddin, M Ali Safaat, Parsadaan Harahap, Viryan, Yessy Yatty Momongan, dan Yulianto Sudrajat.

Komposisi calon terdiri dari 10 laki-laki dan empat perempuan. Nama petahana yang lolos adalah Viryan, Hasyim Asy'ari, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Selanjutnya 14 orang itu akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR.