PKS Tak Setuju Usulan PDIP yang Mau Ahok jadi Kepala Ibukota Baru

Usulan PDIP agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan bahwa sikap PKS terkait UU IKN sudah jelas menolak. Namun, soal nama Ahok yang diusulkan PDIP ke Presiden Jokowi agar Ahok jadi Kepala Badan Otorita IKN asalkan tidak menimbulkan kegaduhan.

"PKS menolak undang-undangnya itu. Memang di UU, diajukan dan ditunjuk oleh Presiden, jadi monggo saja Presiden tunjuk yang punya dua hal, kapasitas dan integritas," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (28/1).

Menurutnya, siapapun nama yang ditunjuk Jokowi untuk kepala badan otorita IKN, diharapkan tidak menimbulkan kegaduhan politik. Sebab, itu justru bisa memberikan kredit poin bagi presiden.

"Pesan kami dua hal, cari yang punya kapasitas dan integritas dan tidak menimbulkan kegaduhan politik," pungkasnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan PDIP memiliki nama yang dinilai layak untuk memimpin IKN. Nama itu adalah Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Tapi siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi. Hanya saja, PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Dipenogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/1).