Kewenangan DPD Tidak Maksimal, Azyumardi Azra: Disengaja untuk Perkuat Peran Presiden dan Oligarki Parpol

Sebagai wujud dari kedaulatan daerah dan dipilih langsung oleh rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak memiliki kewenangan yang kuat laiknya DPR RI.

Menyikapi kedudukan DPD RI yang seakan-akan diabaikan, cendekiawan muslim Prof Azyumardi Azra menilai kondisi tersebut sengaja diciptakan untuk penguatan peran presiden dan oligarki partai politik di DPR dengan tujuan melucuti kedaulatan rakyat dan daerah.

Sehingga parlemen saat ini terkesan kembali seperti tukang stempel.

"DPR saat ini seperti apa yang disebut orang sebagai tukang stempel kemauan presiden, seperti diloloskannya Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) dan UU Ciptaker," ujar Azyumardi.

Oleh karena itu, Azyumardi menilai kehadiran DPD saat ini boleh dikatakan antara ada dan tiada. Karena tidak memiliki kewenangan legislasi yang memadai.

Azyumardi pun berpandangan penguatan DPD menjadi sesuatu yang urgent.

"Tapi waktunya tidak tepat sekarang ini. Banyak orang menolak, bukan menolak amandemen untuk memberikan kekuatan konstitusional bagi DPD, tetapi banyak yang khawatir amandemen UUD 1945 seperti membuka kotak pandora,” tutupnya.