Calon Kepala Badan Otorita IKN Harus Bebas dari Masalah Hukum

Sosok kepala badan otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang akan dipilih Presiden Joko Widodo harus memiliki rekam jejak yang baik dan tidak tersangkut kasus hukum.

Demikian disampaikan Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (21/1).

Menurut Neni, tantangan yang akan dihadapi kepala badan ororita IKN ini akan berat, untuk itu diperlukan calon yang benar benar berintegritas dan mengedepankan kepentingan rakyat bukan untuk segelintir elit dan kelompok tertentu.

"Mengingat proyek IKN ini juga akan berpotensi korupsi jika pengelolan dan manajerialnya tidak baik," demikian analisa Neni.

Lebih lanjut Neni berpendapat, jika calon kepala otorita memiliki jejak masalah hukum maka membuktikan telah gagal mmbangun komunikasi politik yang dibangun dengan berbagai pihak termasuk juga masyarakat.

Ia berharap, kepala badan otorita harus memiliki kualifikasi yang dapat membangun komunikasi yang baik, dengan berbagai pihak dan juga publik.

"Ada banyak potensi risiko yang akan terjadi dan tentu ini harus dipertimbangkan termasuk juga manajemen risikonya. Jangan sampai pembangunan mangkrak di tengah jalan, maju enggan mundur pun enggan," urai Neni.

Untuk memuluskan proyek IKN lancar, Neni ingin pemerintah menunjuk calon kepala badan otorita IKN harus berdasar pada rekam jejak yang baik dan memiliki karakter kepemimpinan yang baik, efektif, berintegritas.

"Dan dapat dipercaya sebab yang bersangkutan juga akan mengarankan tindakan komunikasi, membuka saluran komunikasi dengan pihak terkait juga sekaligus sebagai penerima dan pemberi feedback dari stakeholder terkait," tandas Neni.

Beberapa calon yang pernah diungkapkan Presiden Jokowi sebagai calon Kepala Badan otorita IKN diantaranya: Mantan Bupati dua periode Abdullah Aawar Anas, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Mantan Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dan Tumiyono.