Kebijakan Satu Harga, Khofifah Minta Pemda dan Aprindo Jaga Rantai Pasok Minyak Goreng

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta pemerintah daerah dan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) melakukan monitoring ketat terkait  rantai pasok pemberlakuan kebijakan minyak goreng satu harga.

Menurut Khofifah, langkah tersebut sebagai upaya mencegah terjadinya aksi penimbunan dan aksi borong mengingat pada dasarnya stok aman. Terlebih menjelang bulan puasa Ramadlan.

Khofifah mengatakan pihaknya ingin menjamin stok minyak goreng dengan harga 14 ribu per liter aman sampai 6 bulan kedepan.

"Aksi borong dan penimbunan akan sangat rawan sekali terjadi dalam situasi ini. Karenanya tolong dimonitor terus selama 6 bulan kedepan. Pastikan rantai pasok lancar," ungkap Khofifah saat melakukan sidak minyak goreng di Kota Malang, Juma'at (21/1).

Ketua PP Muslimat NU itu mengimbau masyarakat tidak perlu memborong minyak. Sebab, stoknya tercukupi sampai 6 bulan kedepan.

Khofifah menyebut jika wilayah aglomerasi seperti Surabaya Raya dan Malang Raya menjadi penentu stabilisasi harga dan dapat mempengaruhi harga di daerah lain. Termasuk dalam hal pelaksanaan minyak goreng satu harga.

Sebelumnya Khofifah juga melakukan sidak penerapan kebijakan minyak goreng satu harga Rp 14.000 /liter di Kabupaten Sidoarjo. Khofifah menyambangi sejumlah kawasan perbelanjaan dan toko ritel guna memastikan ketersediaan stok.

"Kemaren saya turun di Sidoarjo dan saat ini saya cek di Malang. Kedua contoh daerah aglomerasi ini menjadi episentrum dari proses stabilisasi harga serta menghindarkan dari inflasi," ungkapnya.

Khofifah juga mewanti-wanti Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha  Ritel Indonesia (Aprindo).

Dalam pandangan Khofifah langkah ini penting, untuk saling mengkoordinasikan segala hal sekaligus memonitoring kondisi dilapangan.

"Saya minta tolong kepada Aprindo untuk memantau setiap ritel modern terkait rantai pasok distribusi yang ada," ungkapnya.