Berita

Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi/Net

Politik

Bersurat ke DPR, KPU Usulkan Jadwal Pemilu 2024 Tanggal 14 Februari

KAMIS, 20 JANUARI 2022 | 13:46 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Surat permohonan rapat konsultasi jadwal pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024, dikirimkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada pimpinan DPR RI pada Kamis pagi (20/1).

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi menerangkan, surat permohonan tersebut juga sudah dikirim dalam bentuk digital pada Rabu malam (19/1).

"Hari ini kami telah susulkan salinan fisiknya secara langsung ke sekretariat DPR RI," ujar Pramono kepada wartawan pada Kamis siang (20/1).


Pramono memaparkan, dalam surat tersebut KPU turut menyampaikan satu usulan kepada DPR RI, yakni mengenai opsi hari H pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Katanya, usulan ini berbeda dengan usulan KPU sebelumnya yang meminta agar pelaksanaan Pemilu digelar pada 21 Februari 2021, dan juga berbeda dengan usulan pemerintah yang ingin agar Pemilu berlangsung pada 21 Mei.

"Dalam surat tersebut, KPU menyampaikan satu alternatif lagi tanggal pemungutan suara Pemilu, yakni 14 Februari 2024," paparnya.

Pramono menegaskan, usulan tanggal pelaksanaan Pemilu tersebut tak terbilang baru, karena sudah pernah dibahas dalam momen rapat-rapat bersama DPR dan pemerintah.

"Usulan ini bukanlah baru sama sekali. Karena dalam rapat-rapat konsinyering sebelumnya, KPU pernah mengusulkan 3 alternatif, yakni: 14 Februari, 21 Februari, dan 6 Maret 2024," demikian Pramono.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya