Berita

Presiden Joko Widodo saat meninjau lokasi calon Ibukota Negara yang baru/Net

Politik

Proses Pembangunan IKN di Kaltim Sangat Lama, Berpotensi Mangkrak?

KAMIS, 20 JANUARI 2022 | 02:00 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kondisi politik yang dinamis bisa menjadi mimpi buruk bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ingin memindahkan ibukota baru ke Kalimantan Timur. Proses pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru bisa terhalang oleh adanya kebijakan politis yang dilakukan pemerintahan selanjutnya.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, dalam program acara di Kompas TV bertemakan "Ibukota Baru untuk Siapa?", Rabu malam (19/1).

Suharso mengakui kalau undang-undang di Indonesia terbuka untuk direvisi ketika kekuatan politik pemerintahan selanjutnya berubah. Sehingga proyek pembangunan ibukota baru berpeluang untuk mangkrak pada pemerintahan selanjutnya.


"Itu keputusannya politik silakan itu terbuka memang. Kan ada hitung-hitungan teknoraktik para politisi. Saya kan juga politisi, kita kan juga harus berpikir teknoraktik kita mesti hitung jelas. Jangan sampai kemudian sesuatu yang aset ini menjadi mangkrak,” papar Suharso.

Ketua Umum PPP ini melanjutkan, banyak kekhawatiran di masyarakat tentang kelanjutan pembangunan ibukota baru. Salah satunya pandemi Covid-19 dan adanya peluang pembangunan ibukota baru tidak berlanjut ketika berganti pemerintahan.

"Orang suka menghadapkan situasi ini dengan, sekarang ada pandemi duitnya enggak ada, kenapa sih bangun ini, ya kan? Kita juga harus bicara bahwa ada peluang masa depan, kenapa peluang masa depan kita lewatin begitu saja? Apa bisa dibuktikan itu peluang masa depan? Iya. Kita bisa buktikan,” tuturnya.

Selain itu, masa jabatan Presiden Jokowi yang akan selesai pada 2024, menimbulkan kekhawatiran soal komitmen pemerintahan saat ini untuk membuat pembangunan ibukota baru yang memakan waktu sekitar 20 tahun itu tidak akan mangkrak di tengah jalan.

"Yang pertama, menurut saya ini kan politik, UU itu kan keputusan politik, nah itu akan dikembalikann kepada proses politik, itu saya kira di sana letaknya. Presiden tidak serta merta setop, enggak bisa. Dia juga harus berhadapan dengan yang lain dalam hal ini parlemen,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya