DPR Minta Pemerintah Tentukan Batasan Biaya Karantina

Tingginya biaya hotel karantina dengan fasilitas yang sangat minim menjadi perhatian banyak kalangan, terutama para pelancong dari luar negeri yang masuk ke Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta, pemerintah agar mengawasi penerapan karantina di hotel yang banyak dikeluhkan masyarakat tersebut.

"Pelaksanaan karantina di hotel untuk masyarakat yang baru kembali dari luar negeri harus diawasi pemerintah. Satgas Covid-19 tidak boleh lepas tangan dan menutup mata atas keluhan masyarakat," kata Netty dalam keterangan tertulis, Rabu (18/1).






Menurut Netty, buruknya fasilitas dan pelayanan hotel tempat karantina ini sudah cukup banyak dikeluhkan masyarakat, bahkan juga dikeluhkan oleh WNA. 

"Jika tidak segera ditangani, hal ini tentunya akan mencoreng wajah negara di mata internasional,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pengawasan secara ketat agar masyarakat mendapatkan haknya yang setimpal dengan biaya yang dikeluarkan. Fasilitas  dan pelayanan hotel harus layak dan memadai sebagai tempat tinggal sementara.

"Jangan sampai mahal biaya namun minim fasilitas," tambahnya.

Dia menambahkan, dengan adanya masa karantina 7-10 hari, fasilitas hotel untuk  karantina seharusnya lebih bagus dibandingkan hotel biasa di kelas yang sama agar masyarakat merasa nyaman dan tidak stress.


Oleh karena itu pihaknya meminta pemerintah untuk memberikan peraturan terkait batasan biaya hotel untuk karantina.

"Pemerintah harus menentukan batasan biaya karantina. Lakukan koordinasi dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) atau pihak lain. Karantina kan bukan rekreasi mencari kesenangan, tapi bentuk tanggungjawab warga negara untuk mencegah penyebaran pandemi. Jadi, pemerintah harus membantu dengan memberi kemudahan dan harga yang wajar,” tandasnya.