Berita

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa saat hadiri acara Kompas TV/Repro

Politik

Suharso Monoarfa: Pusat Pemerintahan dan Bisnis akan Pindah ke Nusantara

RABU, 19 JANUARI 2022 | 21:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota baru nantinya akan menggeser roda pemerintahan dan juga bisnis ke Nusantara.

Hal itu disampaikan Suharso dalam acara live Kompas TV bertajuk Ibukota Baru untuk Siapa?, Rabu malam (19/1).

"Pusat pemerintahan dan pusat bisnis, pusat sekolah, pendidikan dan seterusnya. Jadi dia bukan hanya kota administrasi saja. Tapi city yang benar-benar sebuah kota dengan peradaban baru,” kata Suharso.


Politisi dari PPP ini mengatakan, pemindahan ibu kota baru tersebut akan memindahkan peradaban baru, dengan model ibukota yang sustainable dan ramah lingkungan. Hal ini bertujuan agar lingkungan bekerja yang lebih baik di ruang-ruang terbuka.

Dijelaskan Suharso, pemerintah bukan hanya memindahkan fisik semata, tapi membangun sebuah peradaban baru.

Konsep pemerintah, ibu kota negara baru itu kota yang ramah lingkungan dan menggunakan teknologi tinggi.

"Memberikan suasana yang nyaman dalam bekerja dan cara-cara kerja kan sudah tidak seperti orang-orang yang tertutup oleh gedung oleh dinding, ini sekarang banyak gedung-gedung tanda dinding ke depan,” katanya.

Suharso mengatakan bahwa semua pusat pemerintahan baik dalam maupun luar negeri akan pindah ke Nusantara.

"Ya pindah ke sana, dan tentu sesuai dengan kemampuanya masing-masing untuk lembaga-lembaga perwakilan asing. Kita berikan waktu beri kesempatan mereka,” imbuhnya.

Pihaknya menuturkan bahwa pembangunan akan mulai berjalan setelah presiden memutuskan dan membentuk keputusan presiden.

"Ya itu diputuskan sendiri melalui keputusan presiden, dan itu akan ada di tangan presiden, begitu presiden mengatakan semua laporan ini maksimal sudah bisa dilakukan pemindahan maka dengan kepres itu ditentukan untuk pindah,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya