Berita

Anggota Komisi XI dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kamrussamad/RMOL

Politik

Sejarahnya Kuat, Gerindra Ingin Pemerintah Pikirkan Nasib Jakarta Setelah Ibukota Dipindahkan

RABU, 19 JANUARI 2022 | 14:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi XI dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kamrussamad mengatakan pemerintah harus memikirkan DKI Jakarta sebagai daerah khusus ekonomi, bisnis dan keuangan.

Alasannya, Jakarta memiliki nilai sejarah setelah UU pemindahan ibukota negara ditetapkan.

Kamrussamad menjelaskan Jakarta merupakan sejarah terbentuknya republik ini. Sebab, Proklamator republik ini dilakukan di Jakarta.


"Serta 7 Presiden kita dilantik dan disumpah di atas Tanah Jakarta,” ujar Kamrussamad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (19/1).

Legislator dari Fraksi Gerindra ini menyampaikan, selama ini DKI Jakarta sudah memiliki infrastruktur ekonomi dan keuangan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 10,96 juta penduduk Jakarta yang mengharapkan kehidupan yang lebih baik.

Sejak lampau, diungkapkan Kamrussamad, sudah ada penduduk asli yang tinggal, mulai zaman Sunda kelapa, Batavia hingga Djayakarta serta kaum urban.

"Mereka (warga) mengkhawatirkan jika ibukota negara dipindahkan, apakah bandara, stasiun, terminal mereka masih akan ramai di kunjungi oleh wisatan, serta apakah bus-bus masih terisi dengan penumpang,” katanya.

Setelah Daerah Khusus Ibukota dicabut, maka Jakarta akan kembali merujuk kepada Undang Undang Pemerintah Daerah. Kamrussamad menegaskan bahwa pemerintah perlu memikirkan secara khusus untuk Jakarta.

Ia berharap, pemerintah benar-benar sungguh memikirkan Jakarta paska ibukota dipindah.

“Kami mohon agar hal ini menjadi catatan penting untuk kehidupan peradaban bangsa Indonesia ke depan,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya