Direktur Visi Indonesia Strategis, Abdul Hamid/RMOL
Nama-nama kandidat Kepala Otorita Ibukota Negara Baru yang beredar dinilai memiliki kompetensi yang mumpuni. Terpenting, nama yang dipilih disesuaikan dengan orientasi pembangunan "Nusantara".
Begitu kata Direktur Visi Indonesia Strategis, Abdul Hamied menanggapi 4 nama yang pernah disebut oleh Presiden Jokowi berpotensi menjadi kepala otorita ibukota baru.
Adapun nama yang disebut antara lain, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Abdullah Azwar Anas, mantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya Tumiyana.
"Karena bagaimana pun, ini kan baru dibentuk dan ibaratnya baru mau merintislah. Jadi butuh figur yang
capable terkait itu," ujarnya pria yang akrab disapa Cak Hamied itu kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Rabu (19/1).
Menurutnya, jika orientasinya kepada pembangunan fisik, maka Tumiwa adalah kandidat yang tetap. Apalagi, ibukota baru membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur.
Sementara, jika orientasi pembangunan kepada bagaimana ibukota yang baru fokus pada pembangunan dan di satu sisi bisa melakukan penataan SDM karena “mengekspor†manusia dengan segenap budaya dan kebiasaan yang sudah berlangsung selama ini, maka mantan mantan Menristek dan sekalgus mantan Bappenas, Bambang Brodjonegoro yang pas.
"Apalagi ibukota baru berbentuk otorita dan dipimpin setingkat menteri, maka beliau sudah punya rekam jejak yang bagus," tegasnya.
Akan tetapi, jika ibukota baru ini butuh sosok yang pernah memerintah daerah, maka Azwar Anas dan Ahok yang pas. Sebab, keduanya punya
track record sebagai kepala daerah.
Namun demikian, Cak Hamied mengingatkan, jika Ahok yang dipilih, maka tingkat resistensinya akan lebih tinggi. Ini lantaran sosok Ahok yang penuh dengan kontroversi di publik.
"Potensial lebih gaduh," sambungnya.
"Jadi menurut saya, siapa yang lebih cocok diantara mereka? Maka sebaiknya fokus kepada kebutuhan di sana, dan tentu juga orang yang bisa bekerja sama dengan presiden," tutupnya.
