Berita

Mantan Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro/Net

Politik

Ujang Komarudin: Kalau Mau Objektif, Kepala Badan Otorita IKN Dijabat Bambang Brodjonegoro

SELASA, 18 JANUARI 2022 | 20:41 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Joko Widodo menghitung hari untuk menunjuk siapa Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) setelah UU IKN disahkan Rapat Paripurna DPR RI, siang tadi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, ada empat nama yang mengemuka sebagai calon kuat Kepala Badan otorita IKN.

Keempatnya adalah Direktur Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok; mantan Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro; Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Azwar Anas.


Bagi Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin, diantara empat nama itu yang paling realistis dipilih adalah Bambang Brodjonegoro.

"Mestinya Bambang dong, karena dia yang mendesain awal dulu ketika menjadi Menteri Bappenas, dia tahu desain yang diperintahkan Jokowi, itu kalau mau objektif," ujar Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (18/1).

Walaupun, kata Ujang, faktor kedekatan dengan Presiden Jokowi menjadi keuntungan bagi Ahok. Terlebih, Presiden Jokowi bisa menunjuk Kepala Badan Otorita IKN bisa dipilih tanpa konsultasi pada DPR RI untuk kali pertama.

"Tetapi kalau kita memilih Ahok apa tidak ada tokoh yang lain? dia kan pernah jadi narapidana, kalau kita mau menata kelola yang baik negara ini, cari orang yang baik, yang bersih, orang yang tidak punya kasus," terangnya.

Soal posisi Agung Budi dan Azwar Anas, masih kata Ujang, nama itu bisa menjadi alternatif. Tetapi, akan sangat ditentukan oleh dukungan atau endorsement.

"Mereka mungkin bisa menyodok diantara dua nama lain, tapi tergantung ada permintaan PDIP atau tidak, karena Azwar Anas kan endorse dari PDIP," katanya.

"Beda dengan Bambang endores Jokowi sendiri, Ahok juga Jokowi sendiri, tapi Agung ini nggak tau siapa yang endorse," demikian Ujang.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya