Menkeu Sri Mulyani (kanan) saat jumpa pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1)/RMOL
Rancangan Undang Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) kini sudah disahkan menjadi UU IKN. Selanjutnya, menyoal tahapan bagaimana dari landasan UU itu akan menjadi sebuah proses pembangunan dan pemindahan IKN.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, mengenai masalah keuangan IKN sendiri ada beberapa tahapan untuk pembangunan dan pemindahan Ibukota.
"Ini terdiri dari 5 tahapan. Mungkin tahapan yang paling kritis sesudah UU dibuat adalah tahap pertama yaitu tahun 2022 ini hingga 2024," kata Sri Mulyani saat jumpa pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1).
Selanjutnya, kata Sri Mulyani, akan diikuti dengan tahap kedua, ketiga, empat dan lima. Tahapan lanjutan ini diperkirakan diprediksi mulai tahun 2025 hingga 2045.
"Untuk tahapan pertama yang sangat kritis, ini nanti dari aspek pendanaannya akan dilihat apa yang menjadi trigger awal yang akan kemudian menimbulkan momentum untuk pembangunan selanjutnya dan untuk juga menciptakan anchor atau jangkar bagi pembangunan IKN dan pemindahannya," tuturnya.
Oleh karena itu, kata Sri Mulyani, setelah melakukan empat tahapan berikutnya itu, nanti akan dibuat rencana induk yang detail yang akan tertuang di dalam Perpres.
Namun demikian, Sri Mulyani menyebut berdasarkan pembahasan dari beberapa kementerian/lembaga terkait, terutama kementerian PUPR, akses jalan akan diprioritaskan.
"Jadi, jalan menjadi sangat penting. Dan juga bisa juga melalui alternatif pelabuhan, karena bisa melalui teluknya itu," katanya.
"Itu 2 hal yang akan menentukan bagaimana akses dan kemudian pembangunan di jalankan," imbuh dia menegaskan.
Adapun, masih kata Sri Mulyani, dalam pembahasan selanjutnya adalah identifikasi wilayah dan juga kawasan pemerintahan dan kawasan inti pemerintahan.
"Jadi oleh karena itu, di dalam konteks ini tahn 2022-2024 nanti fokusnya adalah bagaimana desain dari pelaksanaan yang paling
priority sehingga momentum itu berjalan," pungkasnya.
