Berita

Rapat Paripurna DPR RI membahas RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Ibukota Negara (IKN)/RMOL

Politik

Dukung RUU TPKS, PDIP: Dampak Kekerasan Seksual Timbulkan Traumatik Mendalam

SELASA, 18 JANUARI 2022 | 12:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendorong parlemen segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

"Fraksi PDIP Perjuangan DPR menyatakan sikap rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan untuk disahkan di rapat paripurna hari ini,” tutur anggota DPR RI Fraksi PDIP, Rizki Aprilia ketika menyampaikan pendapat umum Fraksi PDI Perjuangan di gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (18/1).

Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, selama ini tindak pidana kekerasan seksual terjadi secara berulang-ulang dan seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata.


Padahal, menurutnya, fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan akan menimbulkan traumatik mendalam.

“Bahkan di beberapa kasus kekerasan seksual dapat mendorong korban melakukan bunuh diri,” imbuhnya.

Atas dasar itu, PDIP sepakat agar RUU TPKS segera disahkan parlemen untuk menjadi UU lantaran undang-undang tersebut memiliki urgensi yang sangat tinggi mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini.

"Semangat reformasi hukum melalui undang-undang ini telah dibawa PDIP Perjuangan yang terus mengawal proses pembentukan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual agar menjadi produk hukum yang berkeadilan sosial bagi para korban,” tegasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya