Berita

Kepala Badan Pemenangan Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron/Net

Politik

Musda Demokrat Bukan Ajang Adu Kekuatan Uang

SELASA, 18 JANUARI 2022 | 09:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat bukan ajang untuk adu kekuatan uang, melainkan arena beradu ide dan gagasan mengenai kesiapan menghadapi pemilu 2024.

Begitu kata Kepala Badan Pemenangan Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi pelaksanaan musda Parta Demokrat di dua provinsi, yakni di Jawa Barat pada 19 Januari 2022 dan Jawa Timur pada 20 Januari 2022.

"Musda juga bukan banyak-banyakan dukungan pemilik suara, tetapi memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan organisasi dan selebihnya dapat meyakinkan DPP bahwa Ketua DPD mampu memperbanyak pemilih demokrat di wilayahnya, sehingga menang dalam pemilu dan pilkada serentak 2024," ujarnya kepada wartawan, Selasa (18/1).


Herman Khaeron turut mengurai bahwa Musda yang dilakukan Partai Demokrat berbeda dari musda sebelumnya. Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan Musda Partai Demokrat, yaitu pra Musda, pelaksanaan Musda, dan pasca Musda.

Pra Musda adalah persiapan, penjaringan, dan verifikasi faktual pemilik suara dan dukungan terhadap bakal calon akan dilakukan H-1 Musda.

"Bagaimana calon mendapatkan dukungan dari pemilik suara yaitu DPC. Tentunya yang memberi dukungan ganda, akan duberikan sanksi," jelasnya.'

Dia menekankan bahwa musda kali ini tidak memilih ketua, melainkan mengusulkan bacalon dalam sidang musda, menetapkan elemen formatur, dan keputusan-keputusan lainya.

"Kemudian sidang Musda mengusulkan nama calon, maksimal 3 nama calon, dan sedikitnya satu calon ke Tim 3 DPP dalam hal ini ketua umum, sekretaris jendral, dan ketua BPOKK untuk mengukuti tahap pasca musda," tegasnya kembali.

Hal ini tentu berbeda dengan mekanisme penentuan ketua DPD sebelumnya yang didasari pada suara terbanyak. Kini para calon harus memenuhi persyaratan calon, selebihnya akan mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan dengan materi pokok visi, misi, dan program kerja calon.

"Sehingga menghasilkan pimpinan yang betul - betul kredibel dan berintegritas, serta dapat mengerakan mesin partai di daerahnya masing-msaing," bebernya.

Musda di dua provinsi itu akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Sekjend DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya secara virtual. Sementara Herman Khaeron hadir langsung.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya