Berita

Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Prof Amin Soebandrio/Net

Politik

Kepala Eijkman Akui Pemerintah Setengah Hati Kembangkan Vaksin Merah Putih

SENIN, 17 JANUARI 2022 | 23:03 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Prof Amin Soebandrio menyampaikan perasaannya kepada Komisi VII setelah diminta Ribka Tjiptaning ihwal keseriusan pemerintah dalam mengembangkan vaksin milik dalam negeri yang dikelolanya sejak tahun 2020 silam.

Dalam forum rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Prof Amin menyampaikan bahwa selama ini dalam pengembangan vaksin merah putih para ilmuwan di Eijkman tidak memiliki masalah. Namun, permasalahan itu muncul manakala tidak adanya dana dan dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan vaksin tersebut.

“Sebetulnya, enggak ada masalah sih sebetulnya sama Pak Honesti (Dirut Biofarma) tidak ada masalah, nggak takut juga sih, masalahnya itu saat ini nggak punya uang,” ucap Prof Amin dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (17/1).


Dia mengatakan, dukungan yang diberikan Komisi VII untuk perkembangan vaksin merah putih diapresiasinya, namun saat ini yang menjadi kendala di Eijkman untuk mengembangkan vaksin merah putih adalah anggaran yang tidak diberikan maksimal oleh pemerintah kepada para ilmuwan di Eijkman.

Lebih lanjut ia mengatakan,  dalam perkembangan vaksin merah putih Eijkman membutuhkan satu peralatan canggih, yang sudah diajukannya sejak Januari 2021 namun alat tersebut tidak muncul hingga saat ini.

“Kami sudah mengajukan usulan ke Kementerian riset dan Brin waktu itu itu sudah proses pengalihan kemarin jadi oleh teman-teman saya cerita apa adanya ya dari Kementerian riset dinyatakan ini sudah disetujui dan sedang diproses tapi dia diproses terus gitu ya sampai akhir tahun,” ujarnya.

Selama ini, kata Prof Amin, Eijkman kerap meminjam alat bernama biorecker dengan PT. Biofarma, untuk memperbanyak vaksin. Namun, hal itu mengalami kendala, lantaran Biofarma sendiri membutuhkan alat tersebut.

“Kita mesti giliran juga ya Pak bahwa bioreckernya sama dipakai untuk penelitian yang lain harus dengan Unpad segala macam karena Biofarma juga harus melayani lembaga lain. Jadi dalam waktu periode 1 tahun kami hanya bisa menggunakan alat itu yang ada di Biofarma sekitar 4 kali enggak sampai 5 kali,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya