Komisi VII Cecar Kepala Eijkman Soal Setengah Hati Pemerintah Kembangkan Vaksin Merah Putih

Anggota Komisi VII DPR RI Ribka Tjiptaning mencecar Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Prof Amin Soebandrio ihwal perkembangan vaksin merah putih yang mandek di tengah jalan lantaran adanya peleburan Eijkman dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Hal itu disampaikan Ribka Tjiptaning dalam rapat kerja bersama Eijkman dengan Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (17/1).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini meminta Prof Amin Soebandrio untuk tidak takut menyampaikan perasaannya terhadap pemerintah yang tidak sepenuh hati mendukung pembuatan vaksin merah putih.

"Saya hanya satu saja mau tanya Prof nggak usah takut nggak usah apa, kita ini kan mengundang Prof sejelas-jelasnya jadi perasaan Prof sendiri pemerintah ini mendukung nggak sih sama merah putih,” tanyanya.

Ribka mengaku bisa merasakan perasaan Prof. Amin Soebandrio ihwal pembuatan vaksin merah putih yang mengalami banyak kendala di lapangan. Terlebih, nantinya akan ada vaksin BUMN yang menyalip vaksin merah putih di tengah jalan untuk dapat dikembangkan di Indonesia.

“Saya aja bisa merasakan saya bisa merasakan kok tiba-tiba ada BUMN aneh ya namanya vaksin BUMN tapi tadi bukan dipertegas tahun ketika BUMN dijadikan ada Dirut Biofarma di situ ada Erick Thohir jadi ini kan aneh,” imbuhnya.

Dia mengatakan untuk obat paracetamol saja, Indonesia masih impor dari negara lain, padahal Jokowi meminta agar seluruhnya menggunakan produk Indonesia dalam menghadapi Covid-19.

“Tadi ketua bilang Paracetamol aja kita masih impor Pak Jokowi kan bilang kita harus nasionalisme kita Junjung tinggi semua produk dalam negeri tapi ada tapi kalau vaksin kayak klewah klewoh Ya kalau dalam negeri ini vaksin nasionalismenya di mana masalah vaksin atau sudah ada yang main kontrak pada saat periode Jokowi selesai,” katanya.

Pihaknya mengaku bingung dengan adanya vaksin BUMN, vaksin merah putih telah medapatkan dukungan pada tahun 2020, namun dihambat oleh adanya kebijakan pemerintah yang justru cenderung pada vaksin impor.

“Jadi bingung saya nah ini perasaan Prof sendiri kayaknya nih aku nggak total pemerintah dukung aku nggak usah takut (bilang begitu)," tandas Ribka.