Berita

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto/Repro

Politik

Ungkap Mafia Vaksin, Komisi VII Bakal Bentuk Pansus Lintas Komisi

SENIN, 17 JANUARI 2022 | 20:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto meminta forum untuk membentuk panitia khusus (Pansus) antar komisi di parlemen.

Pembentukan vaksin ini untuk mengungkap adanya kejanggalan dari pemerintah dalam mengembangkan vaksin merah putih yang sebelumnya mendapat dukungan dari pemerintah namun mangkrak di tengah jalan.

Pernyataan itu disampaikan Sugeng saat rapat kerja bersama Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Prof Amin Soebandrio dengan komisi VII membahas keberlanjutan vaksin merah putih, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (17/1).


"Ini komisi 7 menjadi saksi bahwa kita bisa menyimpulkan pemerintah memang tidak niat membuat vaksin merah putih setidaknya maka saya minta persetujuan anggota kita akan ada lintas komisi yang akan kita bentuk Pansus sepakat,” kata Sugeng meminta kesepakatan seluruh anggota Komisi VII.

Kemudian salah seorang anggota komisi VII DPR RI menjawab pertanyaan pimpinan terkait adanya pemerintah yang tidak niat mengembangkan vaksin merah putih.

"Pimpinan itu pemerintah itu siapa sih Jokowi atau para menterinya kalau para menterinya itu kurang ajar,” sahut anggota.

"Itulah perlunya yang terhormat rapat lintas komisi kita membentuk Pansus,” jawab Sugeng.

Pihaknya menyampaikan, dibentuknya Pansus vaksin merah putih ini tak lain sebagai komitmen parlemen untuk mendukung pemerintah dalam menjalankan program produk dalam negeri. Sebab, sampai saat ini seperti tidak niat dijalankan oleh pemerintah.

"Lagi-lagi bukan semata-mata vaksinnya tapi inilah bangsa. Bayangkan sesuatu yang sudah dikomitmenkan di ruangan ini. Kalau tidak salah Pak tahun 2020 kan itu ternyata tidak direalisasi sebagaimana mestinya,” tegasnya menutup.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya