Berita

Partai Demokrat Korea Selatan mengungkapkan data bahwa satu dari lima orang di negeri ginseng itu menderita kebotakan/Net

Dunia

Janji "Manis" Kampanye Presiden Korsel: Perawatan Rambut Rontok Masuk Asuransi Kesehatan

JUMAT, 14 JANUARI 2022 | 22:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kebotakan adalah salah satu masalah rambut yang dialami oleh bayak orang di dunia, tidak terkecuali di Korea Selatan. Bahkan Partai Demokrat Korea Selatan mengungkapkan data bahwa satu dari lima orang di negeri ginseng itu menderita kebotakan.

Karena itulah, isu mengenai kebotakan ini diangkat dalam kampanye kandidat presiden dari partai berkuasa Korea Selatan, Lee Jae-myung. Ia berupaya mencuri hari para pemilih yang akan menggunakan hak suaranya pada pemilihan Maret mendatang dengan berjanji untuk memasukkan perawatan rambut rontok ke dalam rencana asuransi kesehatan nasional.

Melalui sebuah unggahan di Facebooknya, Lee menulis bahwa membantu mereka yang menderita kerontokan rambut akan menjadi salah satu prioritasnya jika ia terpilih menjadi presiden.


“Saya akan memperluas cakupan rencana asuransi nasional untuk obat-obatan perawatan rambut rontok dan secara aktif melihat termasuk transplantasi rambut untuk perawatan kasus-kasus serius kerontokan rambut juga,” tulisnya, sebagaimana dimuat ulang Russia Today.

Politisi Partai Demokrat itu bersikeras bahwa rencananya akan memungkinkan terciptanya pasar yang stabil untuk obat rambut rontok di Korea Selatan, mempromosikan pengembangan obat baru untuk mengatasi masalah serta menurunkan harga obat yang sudah ada.

Janji itu sebenarnya sudah dijajaki sejak pekan lalu. Kubu Lee telah melontarkan gagasan untuk memperluas asuransi kesehatan nasional untuk menutupi perawatan rambut rontok sejak minggu lalu. Lee sendiri bahkan menggelar pertemuan dengan sekelompok pemilih yang terdampak masalah tersebut.

Partai Demokrat mengatakan bahwa sekitar 10 juta dari populasi negara dengan lebih dari 51 juta telah menderita kerontokan rambut. Orang-orang itu terpaksa membeli obat mahal dari luar negeri atau menggunakan obat prostat sebagai pengganti yang lebih murah.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya