Berita

Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier/Net

Dunia

Presiden Steinmeier: Covid-19 Tidak Mengubah Jerman Menjadi Kediktatoran

KAMIS, 13 JANUARI 2022 | 22:37 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pandemi Covid-19 tidak mengubah Jerman menjadi kediktatoran. Begitu penegasan yang dibuat oleh Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier saat berbicara di panel diskusi yang membahas pro dan kontra dari vaksinasi wajib Covid-19 pada Rabu (12/1).

Pernyataan itu dibuat untuk menanggapi tuduhan sejumlah pihak yang kotra akan rencana pengenalan wajib vaksinasi Covid-19 untuk semua warga Jerman yang berusia di atas 18 tahun.

Dengan tegas Steinmeier menyebut bahwa tuduhan semacam itu omong kosong belaka. Ia bahkan bahkan balik menuduh bahwa mereka yang menggembar-gemborkan pesan semacam itu tidak menghormati lembaga demokrasi dan supremasi hukum nasional Jerman. Menurutnya, pesan semacam itu didorong oleh aktivis anti-lockdown.


Di sisi lain, sebagaimana dimuat Russia Today, Steinmeier mengakui bahwa kemungkinan pengenalan wajib vaksin nasional harus didahului dengan debat publik yang komprehensif.

Ia menekankan bahwa meski negara dihadapkan pada situasi luar biasa, namun tidak berarti keputusan dapat dibuat tanpa menimbang argumen dan menyeimbangkan kepentingan.

Sebagai presiden Jerman, Steinmeier memainkan peran seremonial dan tidak mengeluarkan undang-undang sendiri. Meski begitu, ia mengatakan bahwa dirinya merasa memiliki tugas untuk menyerukan debat publik atas pertanyaan-pertanyaan serius.

Steinmeier berpendapat bahwa tidak ada demokrasi tanpa perdebatan. Hal ini juga berlaku untuk masa krisis.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya