Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Sebelum Putuskan jadi Cawapres Prabowo, Jokowi Harus Tahu Posisinya hanya Mesin Penarik Dukungan

KAMIS, 13 JANUARI 2022 | 04:57 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Wacana munculnya Presiden Joko Widodo diajukan sebagai calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto dinilai sah dan memungkinkan. Meski demikian, Jokowi diingatkan untuk memahami terlebih dahulu bahwa secara politik fungsi dan perannya akan berbeda ketika terpilih dan menjadi RI2.

Demikian disampaikan oleh Direktur riset Indonesian Presidential Studies, Arman Salam, Rabu malam (12/1).

Menurut Arman, kewenangan politik pemimpin nasional di Indonesia menyesuaikan dengan jabatan politiknya.


Dalam pandangan Arman, sebelum mengambil keputusan untuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2024 nanti, Jokowi harus tahu bahwa dirinya hanya akan menjadi mesin politik pemenangan semata.

"Jika Jokowi maju sebagai cawapres maka dapat dipastikan Jokowi hanya sebagai mesin penarik dukungan buat pengantin yang dipersiapkan," demikian kata Arman kepada Kantor Berita Politik RMOL.

Paket pasangan Prabowo Subianto Capres dan Jokowi Cawapres 2024 kembali beredar. Terbaru, beredar poster deklarasi dukungan terhadap pasangan tersebut.

Wacana Jokowi maju Cawapres 2024 mengemuka karena beberapa hari ini muncul suara dari Bahlil Lahadalia tentang usulan penambahan masa jabatan Presiden hingga tahun 2027.

Ketimbang penambahan masa jabata, secara kontitusi yang lebih mungkin adalah Jokowi kembali maju di Pilpres dengan posisi sebagai calon orang nomor 2 di Indonesia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya