Bahas Evaluasi APBD DKI 2022, DPRD Sambangi Mendagri Tito

Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyambangi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mendiskusikan langsung APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2022 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi banyak anggaran kegiatan yang perlu diharmonisasi agar penggunaannya terasa langsung di tengah tengah masyarakat.

Begitu pun anggaran kegiatan yang dinilai Badan Anggaran belum dibutuhkan masyarakat dan kota Jakarta yang sedang berupaya pulih dari dampak pandemi Covid-19.

"Semoga diskusi tadi membuahkan hasil yang baik dan APBD DKI Jakarta yang berkualitas bagi masyarakat di sepanjang tahun 2022 ini," kata Prasetio seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta, Rabu (12/1).

Berdasarkan sejumlah informasi yang disampaikan TAPD, Kemendagri merekomendasikan agar penambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ditambahkan sebesar 5 persen hingga 10 persen dari BTT tahun 2021 atau minimal Rp 209,77 miliar.

Merujuk dari ambang batas itu, Kemendagri meminta Pemprov DKI agar alokasi BTT dalam Perda APBD Tahun 2022 diambil dari efisiensi 73 PASK hasil evaluasi Kemendagri dengan anggaran Rp 429,15 miliar yang tersebar di 73 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Selain itu, Kemendagri juga merekomendasikan program kegiatan sub kegiatan dan PASK yang belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan KUA-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Raperda Provinsi DKI Jakarta TA 2022 dan dialihkan untuk mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022.