Berita

Pemerhati sejarah, Arief Gunawan/Net

Publika

Presidential Threshold dan 9 Kacung Oligarki, Cermin Sakitnya Jiwa Elite Kekuasaan

RABU, 12 JANUARI 2022 | 11:21 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

DI tahun-tahun menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia hanya memiliki 400 orang lulusan sekolah tinggi yang kebanyakan berasal dari sekolah kedokteran.

Sedangkan lulusan sekolah hukum (Rechtsschool) yang didirikan pada  1909 sampai 1928, hanya 189 orang.

Sebagian melanjutkan studi ke Belanda. Sebagian lagi meneruskan ke Rechtshogeschool (sekolah tinggi hukum) di Batavia.


Jawatan urusan kemahasiswaan  Hindia Belanda misalnya mencatat mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Belanda pada akhir tahun 1924 adalah sebanyak 673 orang. Di antaranya ialah para mahasiswa hukum seperti Profesor Soepomo, Achmad Soebardjo, Ali Sastroamidjojo, dan beberapa nama lain.

Mereka umumnya mendisiplinkan diri  dan mematangkan pengetahuan  dalam studi yang mereka pilih dengan menjauhi glamouritas. Dengan ilmu hukum yang didalami mereka kemudian menjadi apostel (pencerah) bagi bangsanya sendiri.

Salah satu ciri yang menonjol dari generasi para ahli hukum ini ialah kemampuan mereka dalam menciptakan konsepsi hukum baru, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan kelincahan berpikir serta kemampuan yang tak terbatas dalam mencari kebenaran.

Untuk dapat seperti ini mereka harus lebih dulu memahami Volkgeist (Jiwa Bangsa).

Volkgeist ialah cerminan kondisi kejiwaan dari para elit yang sedang berkuasa dalam memperlakukan hukum. Sakit-tidaknya kondisi kejiwaan sebuah bangsa menurut ahli hukum Jerman,  Friedrich Carl Von Savigny,  dapat dilihat dari Volkgeist-nya.

Selain memahami Volkgeist para ahli hukum pada masa itu juga mendengarkan dan menangkap perasaan yang berkembang di sanubari rakyat yang menginginkan keadilan dan perubahan bangsanya ke arah yang lebih baik.

Singkatnya, mengutip pernyataan tokoh nasional Dr Rizal Ramli, mereka tidak mengedepankan sikap congkak,  tidak partisan, dan tidak sok jago, seperti yang diperlihatkan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi dalam argumentasi mereka mempertahankan presidential threshold 20 persen yang merupakan benteng oligarki untuk mencetak capres-capres boneka.

Ali Sastroamidjojo di dalam biografinya, “Tonggak-Tonggak Di Perjalananku”, menceritakan pengalamannya sebagai mahasiswa fakultas hukum di Leiden, Belanda, yang tetap diperlakukan secara terhormat oleh para Guru Besar saat menghadapi ujian akhir, meski berstatus sebagai tahanan politik.

“Semua Guru Besar Hukum yang termasyhur di Belanda pada masa itu seperti Profesor Vollenhoven, Andre De La Porte, dan Profesor Hazeu, hadir. Ujian universiter ini dijaga oleh dua polisi rahasia. Selama dua jam saya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan para Guru Besar. Namun pertanyaan-pertanyaan itu tidak sedikitpun menyudutkan saya sebagai seorang tahanan politik. Mereka bersikap dan bertindak secara ilmiah semata-mata ...”.

Sikap tidak partisan para Guru Besar ini adalah ciri utama ilmuwan-akademisi sejati. Lebih-lebih sebagai ahli hukum yang memang harus mampu bersikap obyektif dan menjaga rasa keadilan. Ketimbang bersikap congkak sebagai bangsa penjajah.

Di zaman raja-raja dulu tatkala infrastruktur berupa gedung-gedung pengadilan belum didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda, cita rasa pengadilan sangat bernuansa feodalistik, karena umumnya dilaksanakan di serambi keraton. Dengan kedudukan rakyat sebagai simbol yang lemah, sedangkan aparatur hukumnya dalam posisi bagaikan dewa kebenaran.

Ciri feodal, congkak, dan partisan ini pulalah yang terpancar dari sembilan tiang penyangga ala Romawi yang terdapat di Gedung Mahkamah Konstitusi,  Jalan Medan Merdeka Barat. Di situlah bersemayam sembilan pelayan oligarki yang merupakan pembela utama Presidential threshold 20 persen.

Hakim-hakim ini mengingkari bahwa Presidential threshold tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan di 48 negara sistem seperti itu sudah lama dibuang.

Presidential threshold bukan saja membuat demokrasi di negeri ini semakin mundur, tidak adil, dan ketinggalan zaman,  pemberlakuannya juga menunjukkan para hakim Mahkamah Konstitusi tersebut tidak punya kapasitas dalam menjalankan hukum sesuai amanat konstitusi (UUD ‘45).

Di banyak negara tanpa sistem Presidential threshold pemilihan presiden umumnya berlangsung demokratis dalam dua putaran.
Di sana Pilpres jadi sarana untuk menghasilkan pemimpin terbaik, dengan kriteria mencakup integritas, track record, keberpihakan kepada mayoritas rakyat, dan kemampuan problem solver.

Di sini hanya menghasilkan pemimpin boneka yang naik ke tampuk kekuasaan melalui pencitraan. Tanpa kapasitas dan keberpihakan kepada mayoritas rakyat, serta hanya menghasilkan ceceran kerusakan di berbagai sektor.

Presidential Threshold yang disiasati oligarki (para cukong dan partai politik greedy) melalui UU Pemilu hanya akan menjadikan Indonesia selamanya terbelakang, karena tidak berkorelasi dengan kepentingan mayoritas rakyat selain kepentingan oligarki itu sendiri.

Tentang hakim-hakim bertabiat congkak, partisan, dan sok jago, teringatlah saya kepada perkataan bijak ahli hikmah dengan petuahnya, bahwa salah satu yang diharamkan masuk surga kelak adalah hakim yang tidak adil saat menjalankan amanatnya sebagai Wakil Tuhan di muka bumi.

Penulis adalah pemerhati sejarah

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya