Berita

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo/Net

Nusantara

Ganjar Tunggu Komando Pemerintah Pusat soal Vaksin Booster

SENIN, 10 JANUARI 2022 | 03:26 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan belum akan melaksanakan vaksin booster.

Ganjar mengakui pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.

Pemerintah pusat sendiri akan melaksanakan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga pada Rabu (12/1).


Rencananya, ada tiga opsi untuk vaksinasi booster itu, yakni program pemerintah, penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan dan mandiri atau berbayar.

"Belum, kita masih nunggu keputusan pusat. Begitu ada (perintah) kita siap melaksanakan," kata Ganjar seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJateng usai meresmikan Borobudur Edupark di Magelang, Minggu (9/1).

Ganjar mengatakan, juga belum bisa memastikan vaksin booster dilakukan pada tanggal 12 Januari nanti. Selain menunggu perintah, pihaknya juga melihat stok vaksin yang tersedia.

"Kita tergantung, melihat kondisi vaksinnya juga. Kalau vaksin sudah ada dan perintahnya turun, sebenarnya sudah banyak masyarakat yang menunggu," jelasnya.

Disinggung terkait capaian vaksinasi di Jawa Tengah, Ganjar mengatakan saat ini vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 82 persen.

Sementara vaksinasi dosis kedua sudah mencapai 60 persen.

"Kita genjot terus, apalagi sekarang ada vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun, maka kita bisa mempercepat," pungkasnya.

Pemerintah berencana melakukan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster pada 12 Januari nanti.

Menteri Kesehatan mengatakan, pihaknya membutuhkan sekitar 230 juta dosis untuk menyukseskan program ini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya