Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Survei DSI: Mayoritas Masyarakat Harapkan Capres Tak Berlatarbelakang Militer

MINGGU, 09 JANUARI 2022 | 18:14 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju jika Presiden memiliki latar belakang militer atau Polri.

Hal tersebut dapat diketahui dari hasil survei nasional yang dilakukan oleh Dinamika Survei Indonesia (DSI) yang diselenggarakan sejak 22 Desember 2021 hingga 6 Januari 2022.

Koordinator Survei Nasional DSI, Permadi Yuswiryanto mengatakan, dari responden yang disurvei, ditemukan preferensi yang lebih kuat terhadap capres dengan latar belakang sipil, bukan militer.


"Sebanyak 53,2 persen responden mengaku tidak setuju atau sangat tidak setuju dengan pernyataan 'Presiden sebaiknya memiliki latar belakang militer/polri'," ujar Permadi dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (9/1).

Sementara yang setuju jika Presiden berlatarbelakang militer atau Polri kata Permadi, sebanyak 29,7 persen. Sedangkan yang tidak menjawab atau tidak masalah dengan latar belakang sipil atau militer polri sebanyak 17,1 persen.

"Temuan ini tidak terlalu mengejutkan karena pemilih di dua pilpres memang cenderung melihat capres yang kuat bukan hanya mereka yang pernah berkarier di sektor militer. Capres sipil justru memiliki peluang yang lebih besar untuk menang di alam demokrasi Indonesia saat ini, berkaca dari kesuksesan Joko Widodo di 2014 dah 2019 saat mengalahkan pesaingnya yang memiliki pengalaman di militer, Prabowo Subianto," pungkas Permadi.

Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 1.988 orang di 34 provinsi secara proporsional dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dan margin of error sebesar 2,2 persen.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya