Berita

PBB akan mengadakan pembicaraan untuk menyelamatkan transisi demokrasi Sudan/Net

Dunia

PBB Siap Bantu Sudan Akhiri Krisis Pasca Kudeta di Meja Perundingan

MINGGU, 09 JANUARI 2022 | 14:15 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

PBB bersiap untuk mengadakan pembicaraan untuk mengakhiri krisis pasca-kudeta di Sudan. Agenda utamanya adalah untuk menyelamatkan transisi demokrasi Sudan yang rapuh di tengah kebuntuan, setelah kudeta Oktober lalu dan pengunduran diri perdana menteri pekan lalu.

Utusan PBB untuk Sudan Volker Perthes mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (8/1) bahwa proses politik yang difasilitasi PBB akan mencari jalan berkelanjutan menuju demokrasi dan perdamaian di negara tersebut.

Belum jelas tanggal pasti pembicaraan itu.


“Sudah waktunya untuk mengakhiri kekerasan dan masuk ke dalam proses yang konstruktif. Proses ini akan inklusif,” kata Perthes, seperti dimuat Al Jazeera.

Ia menjelaskan, pemain kunci di Sudan, termasuk militer, kelompok pemberontak, partai politik dan gerakan protes akan diundang untuk mengambil bagian dalam pembicaraan itu. Selain itu, masyarakat sipil dan kelompok perempuan juga akan ambil bagian.

Upaya PBB ini didukung oleh Kelompok Quad, yang terdiri dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Inggris dan Amerika Serikat.

“Kami sangat mendukung inisiatif dialog yang difasilitasi PBB dan dipimpin oleh Sudan ini,” kata sebuah pernyataan yang dirilis kelompok itu.

“Kami mendesak semua aktor politik Sudan untuk mengambil kesempatan ini untuk memulihkan transisi negara ke demokrasi sipil," sambung pernyataan yang sama.

Sementara itu, Koalisi oposisi sipil utama Sudan yakni Pasukan Kebebasan dan Perubahan (FFC) mengaku siap menyambut pembicaraan dengan tangan terbuka.

"Setiap upaya internasional yang berkontribusi untuk mencapai tujuan rakyat Sudan dalam memerangi kudeta dan mendirikan negara sipil dan demokratis," demikian bunyi pernyataan FFC.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya