Berita

PBB akan mengadakan pembicaraan untuk menyelamatkan transisi demokrasi Sudan/Net

Dunia

PBB Siap Bantu Sudan Akhiri Krisis Pasca Kudeta di Meja Perundingan

MINGGU, 09 JANUARI 2022 | 14:15 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

PBB bersiap untuk mengadakan pembicaraan untuk mengakhiri krisis pasca-kudeta di Sudan. Agenda utamanya adalah untuk menyelamatkan transisi demokrasi Sudan yang rapuh di tengah kebuntuan, setelah kudeta Oktober lalu dan pengunduran diri perdana menteri pekan lalu.

Utusan PBB untuk Sudan Volker Perthes mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (8/1) bahwa proses politik yang difasilitasi PBB akan mencari jalan berkelanjutan menuju demokrasi dan perdamaian di negara tersebut.

Belum jelas tanggal pasti pembicaraan itu.


“Sudah waktunya untuk mengakhiri kekerasan dan masuk ke dalam proses yang konstruktif. Proses ini akan inklusif,” kata Perthes, seperti dimuat Al Jazeera.

Ia menjelaskan, pemain kunci di Sudan, termasuk militer, kelompok pemberontak, partai politik dan gerakan protes akan diundang untuk mengambil bagian dalam pembicaraan itu. Selain itu, masyarakat sipil dan kelompok perempuan juga akan ambil bagian.

Upaya PBB ini didukung oleh Kelompok Quad, yang terdiri dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Inggris dan Amerika Serikat.

“Kami sangat mendukung inisiatif dialog yang difasilitasi PBB dan dipimpin oleh Sudan ini,” kata sebuah pernyataan yang dirilis kelompok itu.

“Kami mendesak semua aktor politik Sudan untuk mengambil kesempatan ini untuk memulihkan transisi negara ke demokrasi sipil," sambung pernyataan yang sama.

Sementara itu, Koalisi oposisi sipil utama Sudan yakni Pasukan Kebebasan dan Perubahan (FFC) mengaku siap menyambut pembicaraan dengan tangan terbuka.

"Setiap upaya internasional yang berkontribusi untuk mencapai tujuan rakyat Sudan dalam memerangi kudeta dan mendirikan negara sipil dan demokratis," demikian bunyi pernyataan FFC.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya